Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Komisi III: Polri-KPK-Kejagung Dukung Densus Tipikor
* Kapolri Usul Densus Tipikor Dipimpin 3 Lembaga
Selasa, 17 Oktober 2017 | 10:50:02
Jakarta (SIB)- Komisi III DPR menggelar rapat tertutup dengan Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Komisi III menjelaskan rapat lebih membahas evaluasi kinerja KPK selama 15 tahun dibentuk.

"Kami tak bicara OTT, tapi evaluasi 15 tahun KPK dengan kekurangan dan kelebihan. Kalau ada kekurangan, kami perbaiki bersama. Kami bicarakan beban di antara mereka. Kenapa tertutup? Karena ada hal sensitif yang mungkin mereka tidak terbuka ke Komisi III," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa seusai rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10).

Komisi III meminta agar tak ada tumpang tindih kewenangan Polri, KPK, dan Kejagung dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, ketiga lembaga tersebut diminta membuat sebuah catatan untuk kembali dibahas di rapat kerja hari Senin (23/10) nanti.

"Tiga lembaga ini signifikan dalam memberantas korupsi agar arah kelembagaan yang bisa jadi contoh ketiga lembaga ini sudah membuat pencegahan, termasuk korupsi di bidang SDA (sumber daya alam), begitu juga di bidang pangan, begitu juga pengadaan barang dan jasa," tutur Desmond.

Komisi III juga meminta ketiga lembaga tersebut tak ada ego sektoral. Soal pembentukan Densus Tipikor, Desmond menyebut tiga lembaga itu sudah saling mendukung.

"Iya itu, mereka saling dukung," sebutnya.

Ke depannya Komisi III juga akan memanggil Kemenkum HAM dan BPK. Khusus untuk BPK, Komisi III akan bertanya soal kerugian negara saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

"Inilah kami panggil Menkum HAM dan ke depan panggil Menkum HAM dan BPK untuk bicara tentang kerugian negara. Jangan sampai ditetapkan tersangka, tapi kerugian negara tak jelas. Ini salah satu perbaikan di bidang Tipikor termasuk pola koordinasi di bidang penyadapan," jelas Desmond.

Dipimpin 3 Lembaga
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memaparkan konsep Densus Tipikor yang akan segera dibentuk. Dalam salah satu opsi, Tito mengusulkan Densus dipimpin oleh 3 lembaga.

"Ada 2 metode alternatif, dibentuk 1 atap dengan JPU. Jadi kepemimpinannya bukan Polri, dibentuk salah satu kekuatan dengan KPK kolektif kolegial. Jadi satu Pati bintang 2 Polri, satu kejaksaan, mungkin 1 BPK. Jumlahnya harus ganjil," ujar Tito dalam rapat dengan Komisi III.

Opsi kedua yang disampaikan yaitu Densus Tipikor tak satu atap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Tito menjelaskan, bisa juga Densus Tipikor membentuk satu kelompok kerja dengan Kejaksaan Agung.

"Atau tak perlu satu atap, tapi mirip Densus 88 Antiteror terbentuk Pokja di Kejaksaan Agung, seperti Densus 88 Antiteror hadirnya Densus Tipikor tak menyaingi lembaga lain termasuk KPK. Utang kasus korupsi cukup besar. Begitu pula dengan kejaksaan dapat melaksanakan kewenangan," jelasnya.

Rencananya, Densus Tipikor membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun. Pembentukan Densus Tipikor sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah disampaikan ke Presiden 25 September untuk dibicarakan dengan rapat terbatas. Personel 3.560 personel. Mabes 951, wilayah sebanyak 780 orang untuk tipe A dan tipe B 1.230 orang. Anggaran Rp 2,6 triliun kemudian belanja barang, ini maksudnya agar mereka diberikan kesejahteraan yang cukup untuk membersihkan 'kotoran'. Belanja barang sekitar Rp 359 miliar," tuturnya. (detikcom/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
JK Pimpin Mediasi Perdamaian Afghanistan di Istana Wapres
Kesuksesan MTQ Provsu Tolok Ukur Keberhasilan MTQN 2018
Tahap Awal, 1.075 Ha Areal Sawit Rakyat di Sumut Peroleh Hibah Peremajaan
Pengusaha Senior Sumut Tak Berminat Maju Pimpin Kadin SU?
Jelang Hari-H Resepsi Putri Jokowi, Order Spanduk-Baliho di Medan Melonjak
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU