Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Pemko Tanjungbalai Dituding Membangkang PP
* Wakil Wali Kota: Tidak Ada Unsur Kesengajaan Semua Melalui Proses
Jumat, 13 Oktober 2017 | 11:12:27
Tanjungbalai (SIB) -Wakil Ketua DPRD Leiden Butarbutar menuding Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial membangkang karena tidak kunjung memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017.

Leiden mengatakan hal itu kepada wartawan, Selasa (10/10) di Kantor DPRD Tanjungbalai.

PP Nomor 18 Tahun 2017 pada pasal 2 ayat (1) kata Leiden, tentang penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain.

Pasal 2 ayat (1) huruf b menyebutkan, pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan meliputi tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses. Pasal 8 ayat (1) berbunyi, tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD, pada ayat (3) menyebutkan, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan ayat (4) menyebutkan, kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam tiga kelompok yakni, tinggi, sedang dan rendah.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Drs Ismail yang dikonfirmasi SIB usai menghadiri rapat paripurna tidak menanggapi langsung tudingan itu. "Bahasa membangkang itu sudahlah. Tidak ada unsur kesengajaan semua tetap melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Setelah disidangkan di paripurna, ini akan diverifikasi ke provinsi. Setelah turun dari provinsi baru ditindaklanjuti," kata Ismail.

Ditanya terkait belum disampaikannya peraturan wali kota (Perwa) menindaklanjuti amanat PP 18 Tahun 2017 kepada DPRD, Ismail mengaku belum mengetahui apakah Perwa tersebut telah ada. "Coba saya lihat dulu, tetapi setelah evaluasi Gubsu turun masih disesuaikan mana yang perlu dan yang tidak perlu," tegasnya.

Ismail mengatakan, pemerintah daerah berkewajiban mengimplementasikan amanat yang ditetapkan dalam peraturan itu, dan Pemko Tanjungbalai sudah mulai melakukan penarikan kendaraan dinas DPRD secara bertahap. "Sudah mulai bertahap kita tarik mobil dinas DPRD. Insya Allah sesuai tuntutan peraturan harus kita laksanakan PP 18," ujar Ismail.

Ketua DPRD Tanjungbalai Bambang Hariyanto SE yang dikonfirmasi SIB, Kamis (12/10) berharap, wali kota segera menerbitkan Perwa. "Perwa ini penting, karena inilah yang menetapkan nominal tunjangan yang akan ditetapkan yaitu tunjangan transportasi dan perumahan," ujar Bambang. (E08/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
KPK Minta Mereka yang Terima Suap Segera Mengembalikan
Kejari Labuhanbatu Pelajari Penggunaan Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemukiman Kumuh Rp1,5 M
GMPG Polisikan 3 Petinggi Golkar Terkait Dugaan Pemalsuan AD/ART
Ketua MPR Zulkifli Hasan Minta Kaum LGBT Jangan Dimusuhi
Libur Akhir Tahun, Menhub Imbau Warga Mudik Sebelum 22 Desember
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU