Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Puluhan Masyarakat Dua Desa Kecamatan Sipirok Tapsel Unjuk Rasa di Istana Jakarta
Sabtu, 23 September 2017 | 12:24:18
SIB/J01
UNJUK RASA: Puluhan warga dari dua desa Kecamatan Sipirok, Tapsel unjuk rasa di depan Istana di Jakarta, Rabu (20/9).
Jakarta (SIB)- Puluhan masyarakat dari  dua desa, Kecamatan Sipirok, Kab.Tapanuli Selatan (Tapsel), Provinsi Sumut, Rabu (20/9) unjuk rasa di depan Istana, Jakarta untuk meminta perhatian  Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera turun tangan menyelesaikan  masalah ganti rugi tanah terkait mega proyek pembangunan jaringan listerik Pembangkit Listerik Tenaga Air (PLTA)  di tiga kecamatan, yakni Sipirok, Marancar dan Batangtoru (Simarboru), Kab Tapsel.

Ketika melakukan unjuk rasa masyarakat dari  Desa Aek Batang Paya dan Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok  tersebut  dipimpin Koordinator Aksi Bangun Siregar SH.

Mereka mengenakan ulos/pakaian adat  daerah Tapsel, dan menggelar spanduk ukuran besar, antara lain bertuliskan : "Pak Jokowi, Tolonglah Kami, Proyek Nawacita Datang, Tanah Kami Hilang", "Tanah Kami Dihargai Sepotong Roti" dan lain sebagainya.

Para pengunjuk rasa bubar, setelah salah seorang staf kepresidenan datang menemui mereka.

Koordinator Aksi Bangun Siregar  seusai unjuk rasa kepada wartawan menyatakan, pada awalnya masyarakat menyambut baik kehadiran proyek PLTA Simarboru, karena dinilai akan membawa kemajuan pembangunan di daerah itu.

Namun mereka  tuntut  hanyalah  proses, tata cara pembayaran dan nilai ganti rugi tanah supaya  lebih manusiawi dan terlepas dari tekanan dan intimidasi.
Menurut Bangun, tanah masyarakat di dua Desa Aek Batang Paya  dan Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok hanya dihargai Rp 8.000/per meter, sedangkan  di Desa lainnya diberi ganti rugi antara Rp 60.000  hingga Rp 80.000.

"Ini namanya, pilih kasih dan cenderung pembodohan," ujar Bangun Siregar, didampingi puluhan masyarakat peserta unjuk rasa.

Selain itu, bangunan dan  tanaman masyarakat, seperti  durian, kemenyan, karet, kopi, jengkol dan lain sebagainya tidak mendapatkan ganti rugi.

Tanah milik masyarakat yang dibebaskan terkait  proyek  seluruhnya mencapai 250  hektare.  Selama ini, tanah tersebut digunakan masyarakat sebagai tempat bertani dan  berkebun, dan satu-satunya sumber penghasilan untuk  menghidupi keluarga.

Dengan hanya ganti rugi tanah Rp 8.000/ meter, tanpa ada ganti rugi tanaman, tidak akan mungkin bisa mencari lahan pengganti, sehingga dikhawatirkan mereka akan mengalami kesulitan hidup dan sengsara, hanya dengan alasan pembangunan jaringan listerik.

Padahal tujuan pembangunan adalah menciptakan keseimbangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat ironis, nilai proyek mencapai Rp 20 triliun lebih, sedangkan tanah milik masyarakat hanya dibayar seharga sepotong roti per meter," ujar Bangun Siregar  sambil menambahkan, ketika wakil perusahaan bertemu dengan masyarakat pemilik tanah pernah berjanji akan menyesuaikan harga atau nilai  ganti rugi dengan perkembangan harga tanah.

Namun, setelah tanah dilepaskan, janji tersebut  hingga saat belum ditepati. 

Saat ini,  direncanakan tanah milik masyarakat akan digusur oleh perusahaan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), dengan pengawalan aparat keamanan, namun masyarakat masih tetap bertahan di lokasi tanah mereka.

Bangun Siregar sangat menyayangkan, proses pembebasan lahan tidak jelas, tidak transparan, bahkan sangat bertentangan dengan aturan hukum pembebasan tanah, khususnya pasal 9 ayat (2), UU No 32 tahun 2012.

Masyarakat menginginkan, agar penetapan besarnya nilai ganti rugi dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik, sebagaimana diatur dalam pasal 63 Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

"Penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah antara Lembaga Pertanahan dengan pihak yang berhak," tukas Bangun Siregar seraya menambahkan, jika tidak ada niat baik dari perusahaan masyarakat akan tetap bertahan. Bila perlu, pembebasan tanah dibatalkan dengan mengembalikan ganti rugi yang sudah sempat diterima. (J01/f)





Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pesawat Bertenaga Listrik Meluncur pada 2020?
Unik, RS di China Punya Robot Suster
Teknologi E-Voting Laris untuk Pemilihan Kepala Desa
Apple Bakal Tinggalkan Pembaca Sidik Jari Demi Sensor Wajah
OnePlus Ketahuan Koleksi Data Pengguna Tanpa Permisi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU