Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Gubsu Gandeng BPN dan PTPN II Selesaikan Masalah Lahan Eks HGU
Sabtu, 23 September 2017 | 11:01:43
SIB/Dok
MEMBERI KETERANGAN: Gubsu HT Erry Nuradi memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat di Kantor PTPN II, Jumat (22/9).
Tanjung Morawa (SIB)- Gubsu HT Erry Nuradi bersama PTPN II dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar pertemuan membahas penanganan areal eks Hak Guna Usaha (HGU) yang  berada di sejumlah daerah seperti Deli Serdang, Sergai, Langkat dan Binjai. Dari pembahasan tersebut disepakati untuk membentuk tim inventarisasi sebagai rekomendasi ke Kementerian BUMN.

"Kami bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang beserta jajaran PTPN II, Komisaris, Direksi dan pemegang saham dari holding serta Pemprov Sumut menggelar pertemuan yang sangat penting, yakni masalah eks HGU PTPN II yang sejak tahun 2000 lalu sudah dikeluarkan dari (daftar) HGU, sehingga menjadi lahan yang perlu segera kita tindaklanjuti, karena sudah berlangsung sekira 17 tahun," ujar gubernur usai pertemuan di Kantor PTPN II Tanjung Morawa, Jumat (22/9) didampingi sejumlah SKPD terkait.

Dari pertemuan tersebut lanjut gubernur, disepakati untuk semua pihak menindaklanjuti persoalan lahan eks HGU PTPN II yang tidak lagi diperpanjang, terutama dari beberapa poin yang dibahas di dalam secara tertutup. Disebutkan bahwa seluruh pihak terkait akan membentuk tim untuk menginventarisir tentang apa yang akan segera direkomendasikan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi dari pihak PTPN juga sangat welcome dan sangat mendorong ini segera selesai. Kemudian juga dari pihak BPN. Begitu juga kita dari Pemprov Sumut juga sangat menerima ini dengan penuh harapan agar ini bisa segera kita tindaklanjuti," sebut gubernur yang mengatakan bahwa semua pihak juga sudah dibentuk tim.

Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Bambang Priono mengatakan, tim inventarisir akan segara bekerja untuk menginventarisasi lahan seluas sekitar 5.873 Ha, di mana hal itu merupakan satu dari enam hal yang harus disikapi dari hasil pertemuan bersama.

"Karena itu, minggu depan tim akan bekerja. Nanti dua minggu ke depan kita akan laporkan kepada gubernur, sehingga nanti gubernur bisa mengambil keputusan, mengusulkan kepada Menteri BUMN dalam rangka penghapusbukuan," sebut Bambang.

Disampaikan Bambang, bahwa sekitar 5.873 Ha lahan eks HGU PTPN II yang tidak diperpanjang. Setelah penghapusbukuan ditandatangani Menteri BUMN, selanjutnya BPN (dari Kementerian ATR) akan menindaklanjuti dalam rangka pensertifikatan, untuk menjamin kepastian hukum.

"Menjadi skala prioritas, yang paling utama adalah karyawan eks PTPN II karena mereka itu kan jasanya banyak ke perusahaan," katanya saat ditanya soal kondisi lahan yang kini sudah banyak berdiri bangunan rumah dan lainnya. (A11/f)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
KPK Minta Mereka yang Terima Suap Segera Mengembalikan
Kejari Labuhanbatu Pelajari Penggunaan Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemukiman Kumuh Rp1,5 M
GMPG Polisikan 3 Petinggi Golkar Terkait Dugaan Pemalsuan AD/ART
Ketua MPR Zulkifli Hasan Minta Kaum LGBT Jangan Dimusuhi
Libur Akhir Tahun, Menhub Imbau Warga Mudik Sebelum 22 Desember
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU