Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Hingga Juli 2017, Realisasi Penerimaan Pajak Sumut I Rp8,8 Triliun
* Kanwil DJP Sumut I: Tingkat Kepatuhan di Sumut Sudah Cukup Baik
Sabtu, 12 Agustus 2017 | 12:49:36
Medan (SIB) -Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I Mukhtar mengatakan, hingga Juli 2017 realisasi penerimaan pajak di wilayah kerjanya mencapai  45,6% atau Rp 8,8 triliun dari rencana penerimaan pajak (Renpen) tahun ini sebesar Rp 19,3 triliun. Hal tersebut diungkapkan Mukhtar kepada wartawan usai acara "Pajak Bertutur" yang digelar Kanwil DJP Sumut I bersama seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) di Gelanggang Remaja Universitas Sumatera Utara Medan, Jumat sore (11/8).

Ia mengatakan, meskipun akhir tahun tinggal  5 bulan lagi, ia optimis Desember 2017, realisasi penerimaan pajak bisa tercapai 100 %. Untuk pencapaian, pihaknya akan melakukan berbagai upaya misalnya penggalian potensi pajak dan potensi pajak yang sudah digali tapi belum maksimal akan ditingkatkan serta melakukan edukasi kepada masyarakat. Termasuk kegiatan Pajak Bertutur yang digelar itu merupakan bagian dari upaya Ditjen Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat melalui inklusi kesadaran pajak.

Menyinggung tingkat kepatuhan pajak di Sumut I, Mukhtar menyebut, sudah cukup baik yakni antara 70 hingga 80 %. Sementara tahun 2016 sekitar 60 %. Ini tingkat kepatuhan WP terdaftar. Sedangkan WP (Wajib Pajak) terdaftar saat ini sebanyak 4.560 WP.

Dia menyebutkan, Kanwil DJP Sumut I membawahi 9 KPP yakni 8 KPP Pratama dan 1 KPP Madya.

Delapan KPP Pratama satu atap dengan Kanwil DJP Sumut I di Jalan Sukamulia Medan yakni KPP Madya, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia dan KPP Pratama Medan Kota.

Dua lagi KPP Pratama di Jalan Helvetia yakni Medan Barat dan Medan Petisah. Di Gedung Keuangan Jalan Diponegoro Medan KPP Pratama Lubuk Pakam. Sedangkan KPP Pratama Medan Belawan di Jalan Yos Sudarso dan KPP Pratama Binjai di Binjai.

Mengenai WP yang belum memanfaat Tax Amnesti (TA), Mukhtar menyebut upaya pengejaran akan terus dilakukan. Namun berapa jumlahnya, ia tidak bersedia mengungkapkan. Yang jelas program TA ini perolehannya cukup besar. Menurutnya, dari WP yang ikut TA ada yang membayar dengan sanksi 200 %.

Ketika ditanya jumlah penunggak pajak yang disandera, dia belum bersedia mengungkapkan, sebab kalau diumumkan  bisa menghilang. "Tapi kita upayakan agar mereka mau membayar utang-utang pajaknya," katanya.

Kegiatan yang dinamakan Pajak Bertutur itu dilaksanakan dengan pegawai di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara l sebagai pengajar dan melibatkan Iebih dari 3.800 pelajar dan mahasiswa dari 34 sekolah dan 4 perguruan tinggi di kota Medan, Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan Pajak Bertutur juga dilakukan seluruh unit vertikal di 32 Kanwil lain yang melibatkan lebih dari 110.000 pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia.

Acara tersebut diisi dengan kuliah umum bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang di-relay secara langsung dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Menteri Keuangan menjelaskan mengenai pentingnya pajak dalam pendanaan berbagai program untuk kepentingan bersama, termasuk bagi pembiayaan pendidikan nasional, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Sebanyak 500 mahasiswa hadir dalam acara tersebut. Mereka berasal dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas HKBP Nommensen dan Universitas Methodist Indonesia.

Rangkaian kegiatan Pajak Bertutur ini merupakan bagian dari upaya Ditjen Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat melalui inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan formal. Bersama dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti, Ditjen Pajak telah mengembangkan materi literasi pajak, termasuk bahan ajar yang dapat diunduh di micro site edukasi.pajak.go.id. Selanjutnya dalam waktu dekat, akan dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis materi kesadaran pajak kepada para dosen dan guru serta pegawai di masing-masing instansi yang terlibat dalam program pembelajaran kesadaran pajak. Melalui rangkaian kegiatan yang akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang yang diharapkan pada tahun 2020 inklusi kesadaran pajak sudah dapat terintegrasi secara penuh di semua jenjang pendidikan. (A2/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Paradigma Baru Pengawasan Menurut PP Nomor 12 Tahun 2017
Touring Merdeka Honda Jalan Medan - Parapat Semarakkan Hari Kemerdekaan RI
Gandeng PMI, WAC Kirim Bantuan Tiga Ton Beras ke Pengungsi Sinabung
Temuan Bangkai Pesawat Tanpa Awak, Warga Garut Geger
Bea Cukai Sita Rokok Ilegal Bernilai Rp 2,7 Miliar
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU