Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Mendes-Mendagri Satu Suara
Tidak Ada Ampun Lagi Bagi Pelaku Penyelewenangan Dana Desa
*Jaksa Agung : Lakukan Pencegahan Jangan Berkonspirasi
Sabtu, 12 Agustus 2017 | 12:23:37
sib/dok
Ilustrasi
Jakarta (SIB) 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo, akan bersikap tegas kepada pihak yang jadi pelaku penyelewengan dana desa. Terbukti menyelewengkan, tidak ada ampun. Sanksinya langsung pecat. Demikian dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo usai menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (10/8).

Menurut Eko, ia sengaja bertemu dengan Mendagri untuk menguatkan koordinasi. Khususnya koordinasi terkait dengan program dana desa. Sehingga kekurangan yang ada bisa diperbaiki. "Kita berkoordinasi lagi dengan Mendagri untuk terus menyempurnakan kekurangan- kekurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa ini," ujarnya.

Dengan tegas pula Eko mengatakan, pihaknya kini tak akan mentolerir bila terjadi lagi kasus penyelewengan dana desa. Sebelumnya, pendekatan persuasif yang dilakukan. Tapi sekarang, ia dan Mendagri akan bersikap tegas kepada pelaku penyelewengan dana desa. Bila ia aparatur pemerintahan, maka tak ada ampun.
Sanksinya bisa pemecatan. "Mendagri juga sudah beri arahan bahwa kita tidak main-main lagi dengan korupsi, kalau setiap ada kasus korupsi kalau yang lalu-lalu kita lakukan pendekatan persuasi kali ini kita pecat atau kita bawa ke ranah hukum," kata Eko. Tapi Eko meminta, agar jangan menghakimi semua desa itu bermasalah.

Tidak bisa hanya karena muncul satu masalah, kemudian disimpulkan semua bermasalah. Faktanya, masih banyak desa yang berhasil dengan dana desanya. Jadi kasus di Pamekasan, bisa dikatakan kasuistis. Tidak bisa lantas digeneralisir. "Saya tekankan bahwa dana desa overall baik. Kejadian masalah ini jauh lebih kecil daripada yang berhasil. Tolong bantuan media untuk melihat yang baik baiknya saja. Tentunya setiap satu kesalahan kita tidak terima," ujarnya. Eko menambahkan, persoalannya sekarang adalah, bagaimana penanganan korupsi dilakukan. Tidak bisa kemudian hanya karena muncul kasus, lantas dibentuk lembaga baru untuk mengawasinya.

Sebab hadirnya lembaga baru pun tak menjamin korupsi tak akan terjadi. Yang penting sekarang komitmen. Serta implementasi. Dalam konteks itu Satgas Dana Desa, dibentuk. Satgas itu, berisi orang-orang yang punya integritas. Track recordnya baik. Mendes bersama Mendagri akan berupaya terus meningkatkan anggaran pengawasan. Khususnya untuk inspektorat baik di tingkat provinsi atau kabupaten. Begitu juga dengan anggaran untuk camat, akan diusahakan untuk ditingkatkan. Ini supaya pengawasan dana desa bisa lebih efektif.

PENYEBAB KISRUH 
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyorot khusus adanya pandangan bahwa banyaknya aparatur desa yang berpendidikan rendah jadi penyebab munculnya kekisruhan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Tjahjo, ijazah tak jadi alasan. Permasalahannya pada peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur desa.

"Jadi peningkatan kualitasnya, mampu untuk mengorganisir perangkat desanya, mampu untuk bekerja dengan baik, soal masih ada satu dua case mentalitas. Tak hanya perangkat desa, pejabat tinggi pun juga bisa," ujar Tjahjo. Terkait perubahan struktur inspektorat kata Tjahjo, rancangannya sekarang sudah matang.
Telah digodok dengan BPKP dan KPK. Bahkan telah selesai kira-kira sebulan lalu dibahas di kantor KPK. "Nanti akan kita lihat modelnya. Kalau tidak nanti akan seperti Madura, inspektorat yang mengawasi malah justru terlibat korupsi berjamaah," ujarnya. Karena itu lanjut Tjahjo, lagi lagi diatur, apakah, inspektorat kabupaten atau kota itu bertanggungjawab kepada gubernur. Lalu inspektorat provinsi tanggungjawabnya kepada Mendagri dan inspektorat kepada Presiden, itu sedang dikaji. Tjahjo berharap itu bisa selesai secepatnya. 

Jangan Berkonspirasi
Sementara itu, terkait Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya terjaring OTT KPK dengan dugaan korupsi dana desa, Jaksa Agung HM Prasetyo berpesan kepada jajarannya untuk berfokus melakukan pencegahan dan tidak ikut bekerja sama.

"Arahan khususnya coba dilakukan pencegahan, jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan jangan ikut berkonspirasi di situ," kata Prasetyo di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan.

Berkaca dari peristiwa OTT Pamekasan, saat ini Prasetyo meminta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan mengumpulkan kepala desa supaya mendapatkan penyuluhan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Nantinya kegiatan itu dilakukan serentak di tingkat kejari dan kejati seluruh Indonesia.

Ia memastikan kegiatan itu akan dilaksanakan secepatnya. Tujuannya memberikan penyuluhan dalam penggunaan dana desa supaya tidak terjadi penyelewengan anggaran.

"Rencana serentak, kita punya jajaran kejari di seluruh Indonesia, mereka dikumpulkan mungkin di kantor kejari, pemda, kabupaten atau kota, kita berikan pengarahan, penjelasan tentang apa manfaatnya dana desa, bagaimana pengelolaannya, bagaimana menghindari penyimpangan-penyimpangan," kata Prasetyo.

"Agar kepala desa bisa memahami, kita maklumin yang mereka tidak pernah melihat uang, tiba-tiba dapat dana begitu besar, bisa saja terjadi penyimpangan," imbuhnya.

Prasetyo menyatakan OTT di Pamekasan tidak akan terjadi jika misalnya mendapat pendampingan hukum dari TP4. Sebab, menurutnya, TP4 hanya bekerja jika ada permintaan pengawalan proyek sejak dimulai hingga berakhir.

"Di Pamekasan itu tidak didampingi TP4, kalau didampingi TP4, mungkin tidak terjadi seperti itu," ujarnya. (KJ/detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pimpinan DPR Minta Calon Pemimpin Tak Hanya Kejar Popularitas
Novanto Layangkan Gugatan ke PTUN Soal Pencegahan ke Luar Negeri
Kayuh Sepeda Kuning, Jokowi Bagikan Sepeda Merah
Viral Video Siswa SD Hisap Vape, KPAI Minta Ortu Turun Tangan
Said Aqil Minta Pencatut Logo PBNU di Iklan Kondom untuk LGBT Ditangkap
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU