Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Jokowi: Tak Ada Keharusan 5 Hari Sekolah dan Full Day School
* Maarif Institute: Sekolah 8 Jam Dipolitisasi Politisi Tunavisi
Jumat, 11 Agustus 2017 | 10:45:52
Jokowi
Jakarta (SIB)- Pemerintah tengah menyusun Perpres tentang Program Pendidikan Karakter untuk mengganti Permendikbud yang sebelumnya mengatur hal serupa. Sebelumnya dalam Permendikbud itu juga diatur tentang 5 hari sekolah agar para siswa dapat libur di hari Sabtu dan Minggu.

"Begini, jadi perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah ya, jadi tidak ada keharusan full day school," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakata Pusat, Kamis (10/8).

Agar bisa sekolah hanya 5 hari saja, maka jam belajar di sekolah disesuaikan. Pengaturan waktu ini juga disesuaikan dengan kuota jam kerja pegawai negeri sipil bagi guru-gurunya yakni 40 jam per minggu atau 8 jam per hari. Ada yang kemudian menerjemahkan kebijakan ini menjadi 'full day school'.
"Jika ada sekolah yang memang sudah lama melakukan sekolah 5 hari dan didukung masyarakat, ulama, dan orang tua murid, silakan diteruskan, silakan dilanjutkan," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, ada sekolah yang memang sudah menerapkan jam belajar seperti itu sejak lama. Ada pihak yang sudah siap dengan itu, ada pula yang belum.

"Jadi Permendikbud ini diganti dengan Perpres, lengkapnya tanya Mensesneg," pungkas Jokowi.

Dipolitisasi
Sementara itu, Direktur Maarif Institute Muhd Abdullah Darraz menyesalkan adanya polemik terkait dengan kebijakan sekolah delapan jam sehari dalam lima hari yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy. Darraz menyebut kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No 23 Tahun 2017 itu bukan kebijakan full day school.

"Permendikbud ini adalah kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Kebijakan sekolah 8 jam adalah salah satu instrumen dari Program Penguatan Pendidikan Karakter dari Kemdikbud. Tujuannya adalah membangun karakter kebangsaan anak-anak pelajar. Program ini sangat penting memberikan ruang dan waktu lebih luas bagi pihak sekolah dan publik untuk secara kreatif menciptakan aktivitas sekolah yang lebih positif bagi pelajar," kata Darraz melalui keterangan tertulis.

Darraz menyayangkan penolakan terhadap kebijakan tersebut kental akan nuansa politik. Padahal, menurut dia, kebijakan pendidikan tak elok jika dipolitisasi.

"Kebijakan pendidikan bukanlah instrumen politik murahan untuk tawar-menawar politik. Tidak elok kebijakan pendidikan dijadikan alat politik oleh politisi 'tunavisi'," ujarnya.

"Kita menyesalkan politisasi terhadap kebijakan pendidikan seperti ini. Ini membuktikan peradaban politik kita berada di bawah titik nadir," sambung Darraz.
Darraz mengingatkan upaya pemerintah Jokowi memajukan pendidikan mesti mendapat apresiasi. Dia mengimbau para tokoh tak lagi berpolitik menggunakan Permendikbud ini.

"Bahwa kebijakan tentu memiliki kelemahan, mestilah direspons dengan bijak melalui saluran yang telah disediakan. Bukan dengan manuver pernyataan politik. Terlalu mahal masa depan pendidikan kita jika hanya menjadi bahan politisasi politisi-politisi yang berpandangan pendek," tuturnya. (detikcom/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pemkab Karo Terpilih Mengembangkan 15.000 Sapi yang Disiapkan Kementan
Sungai Sei Lepan Langkat Mengalami Abrasi
Hari Nusantara Diperingati di Karo
Perayaan Natal KB SD Teladan Sidikalang Hikmat
Jalan Tembus Karo-Langkat Jadi Monumental Masyarakat
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU