Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Dari Sopir Ekspedisi Jadi Ketua DPRD, Purnomo Berakhir di KPK
* Geledah Kantor DPRD Mojokerto, KPK Bawa 3 Koper
Senin, 19 Juni 2017 | 11:02:59
Mojokerto (SIB) -Karir politik Purnomo, Ketua DPRD Kota Mojokerto tergolong moncer. Dari jabatan Bendahara DPC PDIP Kota Mojokerto, tahun 2014 dia sukses terpilih menjadi anggota dewan. Namun, siapa sangka sebelum bergelut di wakil rakyat, dia seorang sopir ekspedisi.

Istri Purnomo, Temuliyah (54) mengatakan, suaminya menjadi sopir ekspedisi sejak tahun 2000 hingga 2014.

"Bapak dulunya jadi sopir ekspedisi ikut pabrik roti di Sidoarjo, kadang sopir angkutan tebu," kata Temuliyah saat ditemui di Lingkungan Pulokulon, Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Sabtu (17/6).

Ternyata perjuangan Purnomo menjadi Ketua DPRD Kota Mojokerto tidaklah mudah. Bapak dua anak itu mencalonkan diri dalam pemilu Legislatif sebanyak tiga kali, yakni tahun 2004, 2009 dan 2014.

Baru pada Pileg Tahun 2014, Purnomo yang menjabat Bendahara DPC PDIP Kota Mojokerto terpilih sebagai anggota dewan. Di internal PDIP, karirnya menanjak menjadi Wakil Ketua DPC PDIP Mojokerto sampai saat ini. Sejak September 2015, Purnomo yang sebelumnya anggota dewan diangkat menjadi Ketua DPRD Kota Mojokerto menggantikan posisi Yunus Suprayitno.

"Masa suami saya sampai korupsi? kalau korupsi kok tak pernah punya uang," ujar Temuliyah.

Ketidakpercayaan dirinya kalau sang suami terlibat korupsi bukan tanpa alasan. Menurut dia, Purnomo masih terlilit banyak utang. Tiap bulan gajinya harus dipotong untuk mengangsur utang Rp 400 juta saat pencalonan tahun 2014 lalu.

"Utangnya masih banyak, saya tiap bulan hanya diberi Rp 5,6 juta sisa gaji setelah dipotong angsuran," tandasnya.

Ibu dua anak ini berharap, masalah yang menjerat Purnomo segera tuntas. "Harapan saya segera beres," tandasnya.

Purnomo ditangkap KPK bersama dua wakilnya, Abdullah Fanani dari PKB dan Umar Faruq dari PAN. Selain itu, KPK juga menangkap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto.

Segera Dipecat dari PDIP
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto Febriana Meldyawati mengatakan, Purnomo segera dipecat dari PDIP. Purnomo yang merupakan kader partai banteng moncong putih itu telah berstatus tersangka karena menerima suap.

"Internal kami memproses, status tersangka (Purnomo) kan ditetapkan malam (Sabtu). Kami sepakat kalau status tersangka sesuai instruksi DPP proses dan patuhi instruksi partai, dalam hal ini pemecatan," kata Febriana Meldyawati (Melda) ketika ditemui di rumahnya di Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (18/6).

Melda yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto tersebut mengatakan pemecatan Purnomo akan dilakukan melalui mekanisme partai.
Untuk tahap awal, proses itu melalui kelengkapan data kasus yang menjerat Purnomo dan kronologi penangkapan oleh KPK.

"Tahapan dari bawah dulu pengumpulan kronologi sekaligus rekomendasi pemecatan. Hasilnya kami kirim ke DPD dan DPP. Nanti yang menentukan (pemecatan) tetap DPP," ujar Melda.

Melda juga menyebut bila kursi Ketua DPRD Kota Mojokerto tetap menjadi jatah PDIP sebagai peraih kursi terbanyak yaitu 6 kursi. Begitu pula jatah kursi Wakil Ketua DPRD tetap akan diisi kader PAN dan PKB yang mendapatkan 4 dan 3 kursi.

"Siapa calon penggantinya, kami tunggu proses. Saya tak bisa menjawab karena masih proses awal. Siapa saja yang diputuskan DPP diperintah (mengisi jabatan Ketua DPRD) kami harus tegak lurus," ujarnya.

Bawa 3 Koper
Menindaklanjuti penangkapan pada Jumat lalu, Tim KPK menggeledah kantor DPRD Kota Mojokerto. Ada sekitar 12 orang yang masuk ke dalam kantor dewan itu dengan membawa 3 koper besar.

Dari pantauan, tim KPK tiba sekitar pukul 11.25 WIB. Mereka tampak menggunakan 3 mobil dengan pengawalan dari kepolisian.

Tim lalu masuk ke dalam kantor DPRD yang sekompleks dengan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Terlihat ada 2 orang anggota tim yang membawa 3 koper besar. Penggeledahan ini didampingi Kasubbag TU dan Humas Sekwan, Agus.

"Saya tadi dihubungi KPK untuk datang ke kantor dewan karena akan ada penggeledahan," kata Agus.

Pintu utama kantor DPRD Kota Mojokerto pun ditutup dan dijaga polisi.

Saat itu, KPK juga telah menyegel 3 ruangan di kantor dewan yaitu di ruangan Komisi III, ruang kerja Sekretaris Dewan dan sebuah ruangan pimpinan dewan. (detikcom/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Sejak Indonesia Merdeka, Jalan Huta Gulping Simalungun Tidak Pernah Diaspal
Warga Nagori Pondok Buluh Audiensi dengan Plt Pangulu, Pertanyakan DD 2017
Dirjen Imigrasi Keluarkan Layanan Antrian Paspor Secara Online
Kapoldasu Hadiri Perayaan Natal Raja Sonang se-Dunia di Pematangsiantar
Pemkab Simalungun Bangun Jalan Menuju Nagori Pinang Ratus
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU