Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
4 Persen Penduduk RI Dukung ISIS
PBNU Dukung Pembubaran HTI
* Mahfud MD: Jangan Rusak NKRI dengan Saling Menghujat
Jumat, 19 Mei 2017 | 10:17:12
Helmy Faishal Zaini
Jakarta (SIB) -PBNU mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Misi dari HTI dinilai Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini bertentangan dengan Pancasila.

"Kalau membaca berbagai macam statement aktivis HTI, jelas apa yang menjadi misi HTI itu bertentangan dengan Pancasila," kata Helmy di kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (16/5).

Sebagai negara hukum, langkah pemerintah sudah tepat, menurut Helmy. Dia menambahkan bahwa dakwah yang disampaikan HTI bisa meresahkan.

"Dengan pandangan yang menyebutkan bahwa konsep negara Pancasila adalah sistem yang mereka sebut pengkafiran, thagut, karena memutus mata rantai Khilafah Utsmani," ujar Helmy.

Selain itu, ada ajaran yang menganggap orang tua atau kerabat sendiri kafir jika tak sejalan dengan pemikiran mereka. Paham seperti ini, dinilai Helmy, akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Mereka sebut ortu kita semuanya adalah kafir dan menurut saya, ini akan menimbulkan persoalan. Ini pasti akan menimbulkan keresahan, memecah belah umat," kata dia.

"Kalau gerakan mengkafirkan kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka, kalau sudah begitu, sedikit lagi kan sudah tinggal menganggap halal darahnya bagi orang-orang yang tidak sepaham," tutur Helmy.

Penyebaran paham HTI, menurutnya, juga sulit terdeteksi. Tak jarang mereka memakai forum seperti pengajian di perkampungan sehingga tak tampak di permukaan.

"Menurut saya, apa yang telah dirumuskan oleh pendahulu kita, soal bangsa, soal negara ini, sudah final. Indonesia merupakan negara yang penduduknya plural," ucap Helmy.

PBNU Petakan Potensi
Semua tokoh lintas agama diajak Presiden Joko Widodo untuk ikut menjaga persatuan bangsa. PBNU sebagai salah satu organisasi berbasis massa Islam yang besar ikut andil dalam diskusi bersama Jokowi.

Kehadiran PBNU diwakili oleh Sekjen Helmy Faishal Zaini. Dia menyampaikan mengenai pemetaan paham radikal yang mengganggu persatuan bangsa.

"Pertama, harus ada pemetaan. Sebetulnya sebaran paham-paham yang mengganggu Pancasila itu dimulai dari mana? Jadi kita cluster dulu," kata Helmy.

Menurut data riset yang dikutip Helmy, sebanyak 4% penduduk Indonesia mendukung keberadaan ISIS. Meski angkanya relatif kecil, tetapi tidak bisa dikesampingkan.

"Sebetulnya kita bisa membanding khotbah-khotbah Jumat di perkampungan, tidak ada yang mengajak, katakanlah, dengan nada keras ya. Semuanya mengajak persatuan dan kesatuan. Kalau di perkotaan, bahkan di masjid-masjid pemerintah, masjid BUMN, itu justru khotibnya keras-keras itu," sebut Helmy.

Dia juga menyebut pola penyebaran paham tertentu di kegiatan kampus perlu diperhatikan. Sehingga paham yang bertentangan dengan Pancasila tak menyebar bebas.

"Ini kan menyebarkan paham. Penyebaran itu melalui forum-forum yang tidak bisa kita deteksi, melalui perkampungan, atau melalui pengajian, dan seterusnya," kata Helmy.

Jangan Rusak NKRI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk menghentikan 'gesekan'. Sepakat dengan Presiden Jokowi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyebut tindakan saling menghujat bisa berdampak negatif bagi Bangsa Indonesia.

"Saya sangat setuju bahwa hujat-menghujat itu dihentikan, nggak ada gunanya. Saat ini sudah terlalu jauh dan mengkhawatirkan," ungkap Mahfud saat berbincang dengan detikcom, Selasa (16/5) malam.

Mahfud menyatakan memang betul setiap warga negara berhak mengekspesikan aspirasi politiknya. Namun semua pihak diminta untuk memperhatikan dua koridor utama, yakni agar aspirasi itu tidak merusak NKRI serta merusak persatuan dan kesatuan.

"Jangan menyebabkan pemerintah lumpuh atau tidak efektif karena akan bahaya. Kalau ini diteruskan, ini menyentuh masalah sensitif yaitu perpecahan, meski kecil misalnya seperti di Minahasa, Manado, Papua dan sebagainya," ujar Mahfud.

"Itu saya kira sudah keluar dari koridor. Jadi yang pertama tadi jangan merusak NKRI. Itu harus dihindari. Jangan sebabkan pemerintah tidak efektif. Jangan mengancam keutuhan negara kita, selama ini sudah bagus. Tapi sekarang ini sudah terlalu jauh hujat-menghujatnya," sambungnya.

Jangan Mudah Terprovokasi
Pimpinan DPR Taufik Kurniawan mengimbau warga tidak mudah terprovokasi dan menghindari saling fitnah satu dengan yang lain.

"Kita harapkan terkait dengan dinamika beberapa minggu terakhir terhadap semakin naiknya tensi masyarakat yang semakin dinamis terhadap kelompok tertentu, kita jangan terjebak pada stigma isu antitoleransi di negara kita," ungkap Taufik, Rabu (17/5).

Menurut Taufik, isu antitoleransi banyak digulirkan oleh pihak yang tak ingin Indonesia rukun. Karena itu, dia meminta semua pihak mengingat semangat Sumpah Pemuda.

"Beberapa etnis, suku, dan agama mendeklarasikan dalam bentuk kesepakatan, semua menjadi satu sebagai bangsa Indonesia. Kalau ada pihak asing yang salah kaprah, jangan ajari Indonesia soal toleransi dan isu SARA, karena bangsa Indonesia insyaallah sudah terciptakan semangat kebinekaan," tuturnya.

"Kita harus meminta masyarakat luas mendukung pemerintah. Telah disampaikan imbauan oleh Presiden juga, kan. Maka marilah kita sebagai bangsa tidak mudah diprovokasi, tidak boleh saling fitnah satu sama lain, dan tidak boleh mencurigai. Kita semua bersaudara sebagai bangsa Indonesia," lanjutnya.

Taufik mengatakan tak bisa dimungkiri ada pihak lain yang ingin Indonesia terpecah-belah. Berbagai cara pun, disebutnya, dilakukan, mulai dari sisi bisnis, ekonomi, sampai politik, mengingat Indonesia merupakan bangsa besar, khususnya di Asia Tenggara.

"Sehingga mari kita tepis dan buang jauh-jauh isu intoleransi yang sebetulnya tidak laku tapi sengaja terus diembuskan untuk memberi kesan Indonesia di mata internasional sedang mengalami proses ancaman disintegrasi," tutur Taufik.

Politikus PAN ini memastikan kondisi di arus bawah tidak seperti yang disebut-sebut belakangan. Taufik mengaku telah berkeliling ke hampir seluruh wilayah Indonesia pada masa reses DPR ini.

"Semua tidak seperti yang diembuskan. Semua dalam kondisi rukun. Di bawah dalam kondisi yang masih bisa memberikan semangat toleransi. Tantangan yang sekarang ujungnya memang pada kemajuan teknologi informasi yang sangat dahsyat. Medsos yang bisa saling provokasi," kata dia.

"Ini tantangan yang harus dihadapi. Ini yang perlu dihadapi, jangan sampai dampaknya mendominasi, harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Masalah kondisi psywar terkait medsos, berita hoax harus kita lawan," tambah Taufik.

Dia pun meminta agar isu-isu yang tengah ramai dibicarakan tidak 'digosok' terus-menerus, termasuk dalam hal kasus-kasus hukum.

"Kita hormati proses hukum yang ada, jangan dilebar-lebarkan, kesannya seolah-olah Indonesia sedang terjadi isu SARA," urai Taufik. (detikcom/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
2 Heli BNPB Dikerahkan Padamkan 69 Hektare Lahan Terbakar di Aceh
Menhan Ingatkan Purnawirawan Pegang Teguh Sumpah Prajurit
Polisi Canangkan Bulan Tertib Trotoar pada Agustus 2017
Dirjen Bina Marga: Tol Darurat Berdebu, Kami Perbaiki di 2018
Tolak Reklamasi, Aliansi Nelayan Gelar Demo di Gedung DPRD DKI
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU