Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Jokowi Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Tindak Tegas Pengganggu Persatuan
* Hentikan Saling Hujat, Fitnah, Demo, Karena Kita Bersaudara
Rabu, 17 Mei 2017 | 10:26:07
SIB/Ant/Puspa Perwitasar
PRESIDEN BERTEMU TOKOH LINTAS AGAMA: Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kelima kanan), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (keempat kanan) dan tokoh-tokoh lintas agama menyampaikan keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5).
Jakarta (SIB)- Situasi sosial di Indonesia akhir-akhir ini memanas meski gelaran Pilkada 2017 telah berakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengumpulkan para tokoh lintas agama serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk membahas situasi ini.
"Saya juga telah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk tidak ragu-ragu untuk menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/5).

Pertemuan Jokowi bersama Panglima TNI, Kapolri dan para tokoh agama berlangsung selama satu jam. Pertemuan berlangsung tertutup sebelum dilakukan pernyataan pers bersama.

Dia memerintahkan pula kepada TNI dan Polri untuk tak ragu menindak pihak yang merusak kebinekaan. Pihak yang menginginkan disintegrasi dari Republik Indonesia juga harus ditindak tegas.

"Dan (tidak ragu-ragu menindak) yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," imbuh Jokowi.

Hentikan Saling Hujat
Dalam pernyataan persnya,  Jokowi memberi pernyataan agar tidak ada lagi saling menghujat atau berbagai gesekan.

"Jika dalam beberapa waktu terakhir ada gesekan, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut segera dihentikan," ujar Jokowi.

"Jangan saling menghujat karena kita bersaudara, jangan saling jelekkan karena kita bersaudara, jangan saling fitnah karena kita bersaudara, jangan saling menolak karena kita bersaudara, jangan saling mendemo, habis energi kita untuk hal-hal seperti itu, karena kita bersaudara," kata Jokowi.

Jokowi dan para tokoh lintas agama tidak ingin ada perpecahan bangsa yang berdasarkan agama. Dia berharap semua pihak sama-sama menjaga persatuan.

"Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air," ungkap Jokowi.

Berorganisasi Dijamin Konstitusi
Meski tak spesifik membahas  rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Presiden Joko Widodo membicarakan kebebasan berorganisasi dengan para tokoh lintas agama.

"Saya perlu tegaskan di sini bahwa kebebasan kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi," kata Jokowi.


Namun organisasi ataupun serikat yang berdiri di Indonesia harus sesuai dengan koridor hukum. Jokowi pun menekankan bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila.

"Harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan harus berada dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, para tokoh agama yang hadir sepakat dengan hasil pertemuan ini. Ada delapan perwakilan organisasi, yakni dari PBNU, Muhammadiyah, MUI, Wali Gereja Indonesia, PGI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Parisada Hindu Dharma, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu.

"Saya senang dan berterima kasih mendengar komitmen semua umat beragama untuk terus menjaga persatuan persaudaraan perdamaian dan toleransi antarumat, antarkelompok, dan antargolongan," tutur Jokowi.

Sepakat Kuatkan Kebangsaan
Sementara itu Ketum MUI KH Maruf Amin memberikan pernyataan mewakili para tokoh agama yang hadir.

"Kami telah bicarakan dengan Pak Presiden, kami bersepakat dan mendukung upaya pemerintah, presiden dan jajarannya untuk jaga persatuan. Kami juga dukung upaya pemerintah hentikan upaya yang menimbulkan konflik," ujar Maruf.

"Kami sepakat kuatkan kebangsaan Indonesia dan menguatkan sebangsa dan setanah air atau ukhuwah Islamiyah," imbuh Maruf.

Dia juga menekankan bahwa meski Indonesia menganut paham demokrasi, tetapi harus sesuai dengan koridor hukum. Akhlakul kharimah, atau akhlak yang baik harus dicerminkan ketika penyampaian pendapat.

"Dengan cara akhlakul kharimah mendukung penguatan terhadap dasar negara dan UUD 1945. Kami akan berusaha memperbanyak dialog kebangsaan di kalangan masyarakat supaya kebangsaan masyarakat makin kuat," ungkap Maruf. (detikcom/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
2 Heli BNPB Dikerahkan Padamkan 69 Hektare Lahan Terbakar di Aceh
Menhan Ingatkan Purnawirawan Pegang Teguh Sumpah Prajurit
Polisi Canangkan Bulan Tertib Trotoar pada Agustus 2017
Dirjen Bina Marga: Tol Darurat Berdebu, Kami Perbaiki di 2018
Tolak Reklamasi, Aliansi Nelayan Gelar Demo di Gedung DPRD DKI
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU