Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Sidang Korupsi e-KTP
Saksi: Jimmy Sebut Setya Novanto Dapat 7 Persen
Jumat, 21 April 2017 | 10:56:26
SIB/Ant/Hafidz Mubarak A
SIDANG KORUPSI KTP ELEKTRONIK: Dua terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Sugiharto (kanan) dan Irman (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/4). Sidang lanjutan kasus korupsi KTP Elektronik tersebut beragendakan pemeriksaan 12 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.
Jakarta (SIB)- Direktur PT Java Trade Utama, Johanes Richard Tanjaya, mengaku pernah mendengar Setya Novanto dikaitkan dengan proyek pengadaan e-KTP. Novanto disebut ikut menerima bagian dari proyek e-KTP.

Pengakuan ini disampaikan Johanes saat ditanya jaksa pada KPK mengenai Novanto. Jaksa mengonfirmasi adanya informasi dari Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby.

"Saksi pernah info dari Bobby alias Jimmy Iskandar Tedjasusila, apakah benar proyek ini SN Group dapat 7 persen?" tanya jaksa dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (20/4).

Johanes membenarkan informasi yang ditanya jaksa mengenai pernyataan Bobby. Bobby diketahui ikut dalam tim Fatmawati.
"Pernah menyebutkan SN dapat 7 persen, bukan SN group tapi SN saja," sebut Johanes.

Saat ditanya jaksa kepanjangan SN yang dimaksud, Johanes menyebut nama Setya Novanto.

"Mau nggak mau SN itu Setya Novanto," kata Johanes dalam persidangan.

Tim Fatmawati yang dibentuk Andi Agustinus alias Andi Narogong bertujuan untuk memuluskan proses lelang dan pelaksanaan pengadaan e-KTP demi kemenangan konsorsium PNRI. PT Java Trade Utama pernah terlibat dalam pengurusan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Kemdagri.
Novanto dalam persidangan Kamis (6/4) menegaskan tidak pernah menerima uang terkait e-KTP. Novanto yang menjabat Ketua DPR itu juga tidak pernah membahas 'kawal anggaran' e-KTP.

Ketua Panitia Akui Terima USD 40 Ribu
Sementara itu, Drajat Wisnu Setyawan mengaku menerima uang berkaitan dengan korupsi e-KTP. Ketua panitia pengadaan itu mengaku menerima uang dari Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

"Ada USD 40 ribu dari Pak Gi (Sugiharto)," ucap Drajat menjawab pertanyaan jaksa KPK dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta.

Dia mengaku tidak tahu asal muasal uang itu. Drajat hanya menyampaikan saat itu momentum lebaran dan mendapatkan uang itu.

"Pada waktu itu momen lebaran, jadi untuk panitia-panitia lelang, kemudian kami simpan. USD 40 ribu sudah kami kembalikan ke KPK," ujar Drajat.
Dalam persidangan sebelumnya, mantan sekretaris panitia lelang Pringgo Hadi Tjahyono mengaku telah mengembalikan Rp 10 juta ke KPK. Selain itu, mantan anggota tim teknis proyek e-KTP, Maman Budiman, juga mengungkapkan adanya pembagian uang setiap kali rapat terkait proyek e-KTP. Uang itu disebut sebagai uang transpor.

"Iya. Jadi tuh saya dari ITB, ditugaskan, setiap datang ada honornya, untuk akomodasi dan transportasi dari Bandung. Sekitar Rp 1 juta," jawab Maman.

Namun Maman tidak menguraikan ada berapa kali rapat yang dilakukan oleh tim teknis terkait proyek itu. Terkait dengan uang itu, Maman mengaku telah mengembalikannya ke KPK.

Kemudian, ada juga pengakuan penerimaan duit yang disampaikan Diah Anggraini, mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Perincian duit yang diterima Diah yaitu USD 300 ribu dari eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemdagri Irman dan USD 200 ribu dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang mengerjakan proyek e-KTP.

"Sudah (dikembalikan ke KPK)," tegas Diah.
Lalu pengakuan serupa juga disampaikan mantan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah yang mengaku menerima duit dari M Nazaruddin hampir Rp 1 miliar. Duit tersebut dikembalikan Jafar ke KPK karena diduga terkait dengan e-KTP.

Lalu, saksi lain yang mengaku menerima dan mengembalikan duit adalah Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana. Dia mengaku mengembalikan USD 200 ribu dan Rp 1,3 miliar ke KPK.

Dalam kasus ini, jaksa pada KPK memaparkan penyimpangan pengadaan e-KTP dimulai dari proses anggaran, lelang, hingga pengadaan e-KTP. Dalam perkara ini, Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, USD 877.700, dan SGD 6.000. Sedangkan Sugiharto memperkaya diri sejumlah USD 3.473.830.

Diubah 9 Kali
Sementara itu, Ketua panitia pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP, Drajat Wisnu Setyawan, mengatakan lingkup pekerjaan sebenarnya ada 9. Namun dalam pengumuman lelang hanya 5 lingkup pekerjaan karena menurut Drajat 4 lainnya sudah termasuk dalam lingkup pekerjaan.

"Sebenarnya proyek e-KTP ada berapa lingkup pekerjaan?" tanya jaksa KPK dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta.

Drajat pun menjawab bila ada 9 lingkup pekerjaan. Namun ketika ditanya berapa yang diumumkan, Drajat menyebut hanya 5 lingkup pekerjaan.
"Kenapa tidak semua? Nanti perusahaan yang ikut hanya mempersiapkan 5 lingkup padahal 9 lingkup," tanya jaksa KPK lagi.

"Karena ada beberapa item yang sudah include misalnya konsultasi, pendampingan," jawab Drajat.

"Sesuai ketentuan Perpres 54, pengumuman disampaikan sesingkat mungkin. Detilnya ada di berkas dokumen bisa dilihat," sambung Drajat.

Jaksa kemudian menanyakan tentang addendum (perubahan kontrak sebanyak 9 kali). Menurut Drajat, perubahan merupakan permintaan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kini telah duduk sebagai terdakwa.

"Terkait addendum, karena kami diminta Pak Giharto sekedar membantu beliau. Materi penyebab, pertimbangan, saya tidak tahu," ujar Drajat.
"Isinya apa? Kan saudara yang ketik. Di BAP, saudara addendum 9 kali hanya untuk ngepas-pasin, biar targetnya seperti tercapai, maksudnya?" tanya jaksa lagi.

"Iya ada indikasi seperti itu," jawab Drajat.

Menurut Drajat, addendum itu dibuat mengacu pada apa yang terjadi di lapangan. Padahal addendum tersebut, lanjut Drajat, seharusnya addendum menjadi acuan kerja.

"Kejadian dulu di lapangan, baru dibikin addendum dulu. Kerja lapangan jadi acuan meng-addendum perjanjian," kata Drajat.

"Bukannya addendum itu acuan kerja?" tanya jaksa.

"Harusnya begitu, tapi perjanjian mengikuti yang terjadi di lapangan," ujar Drajat.

Dalam surat dakwaan, jaksa KPK menyebutkan bila addendum itu dibuat untuk mengakomodasi hasil pekerjaan konsorsium PNRI yang tidak memenuhi target pekerjaan. Selain itu, addendum dibikin agar pembayaran ke konsorsium PNRI tetap bisa dilakukan meski target pekerjaan tidak terpenuhi. (detikcom/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pesawat Bertenaga Listrik Meluncur pada 2020?
Unik, RS di China Punya Robot Suster
Teknologi E-Voting Laris untuk Pemilihan Kepala Desa
Apple Bakal Tinggalkan Pembaca Sidik Jari Demi Sensor Wajah
OnePlus Ketahuan Koleksi Data Pengguna Tanpa Permisi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU