Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Tanggapi RDP DPRD Sibolga Tentang Permasalahan Guru Tidak Dihadiri Kadisdik
Kalangan Anggota DPRDSU Dapil IX Nilai Kadisdik Lecehkan Legislatif
Kamis, 12 Januari 2017 | 10:27:24
Medan (SIB)- Kalangan anggota DPRD Sumut dari Dapil Sumut IX (Tapteng-Tobasa-Samosir-Sibolga-Taput-Humbahas) menilai ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Sibolga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sibolga,  melecehkan panggilan dari lembaga legislatif.

Hal itu dikatakan FL Fernando Simanjuntak SH MH dan Ir Juliski Simorangkir MM secara terpisah kepada SIB via selular di Medan, Rabu (11/1), menanggapi RDP DPRD Sibolga tentang permasalahan guru tidak dihadiri Kadisdik.

Juliski Simorangkir mengatakan, masalah ini memang harus diselesaikan bersama-sama. Akan tetapi ini tidak, haknya para guru dinilai sudah dilakukan tidak dengan benar. Sedangkan Presiden Jokowi memprioritaskan kesejahteraan para guru dan pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, kejadian ini sudah tentu bukan untuk mengembangkan pendidikan di Kota Sibolga. "Oleh itu, kita menuntut eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD) segera menyelesaikan bersama-sama, bukan melecehkan panggilan dari dewan. Ini untuk kepentingan guru," jelas Juliski Simorangkir.

Saat disinggung guru dipindahtugaskan ke sekolah lain pakai surat tugas dan tanpa jam mengajar, politisi dari PKPI Sumut ini mempertanyakan apa alasan Kadisdik Sibolga. "Jangan buat sensasilah," ucap Juliski yang juga anggota Komisi E DPRD Sumut.

Seperti diketahui sebelumnya, belasan guru SD dan SMP di Sibolga mengadu ke Kantor Inspektorat setempat karena dipindahtugaskan pakai Surat Tugas bukan SK Mutasi. Guru tersebut dipindahtugaskan ke sekolah lain tanpa ada jam mengajarnya.

Para guru menilai, proses pemindahan seorang PNS ada aturannya seperti memakai SK Mutasi yang dikeluarkan Badan Kepegawaian atau kepada daerah bukan pakai Surat Tugas yang dikeluarkan Kadis Pendidikan. Sedangkan persoalan yang terjadi pada ratusan guru SMA di Sibolga, karena belum memiliki SK jadi tidak bisa mengambil gaji.

Dalam hal ini, kata Juliski, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk harus turun tangan menindaklanjuti masalah ini. "Kita semua sepakat pendidikan ini menjadi prioritas dalam hal revolusi mental. Apapun ceritanya harus dicairkan, jangan ditunda-tunda," tuturnya.

Sementara, FL Fernando Simanjuntak mengatakan Kepala Dinas Pendidikan Sibolga harus koperatif menyelesaikan masalah ini. Dengan tidak hadirnya kepala dinas ke RDP DPRD Sibolga, para guru dan masyarakat luas sudah memikirkan hal-hal yang negatif.

Dalam hal ini, kata Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, kepala dinas harus berani tampil untuk menjelaskan masalah ini kepada wakil rakyat (DPRD) agar para guru tidak galau tentang nasib haknya. "Itukan hak guru, seharusnya kepala dinas menjelaskan masalah itu dihadapan legislatif dan guru," ungkapnya.

Diharapkan alumni Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara ini, persoalan yang sedang dihadapi para guru ini tidak berimbas kepada proses belajar mengajar anak didik di sekolah. "Kita berharap agar guru tetap fokus mengajar di sekolah," harap Fernando dari Fraksi Golkar.

Berita sebelumnya, RDP DPRD Sibolga dengan materi permasalahan guru di Diknas Sibolga tidak dihadiri Kadisdik, Selasa (10/1) di kantor dewan di Jalan S Parman Sibolga. Rapat hanya dihadiri Kepala Sekolah SD dan SMP, Dinas PKAD, Inspektorat dan anggota Komisi Pendidikan DPRD setempat.

Ketua DPRD Toni Tobing kepada wartawan usai rapat mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Kadisdik tersebut. "Kurang asam itu," katanya.

Sebelumnya, Toni saat memimpin rapat terlihat tidak bisa berbuat banyak karena beberapa pertanyaan terkait permasalahan guru seperti "Surat Tugas" yang dikeluarkan Kadisdik tidak bisa dijawab undangan yang hadir. (A18/ r)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Gubernur Riau: Rohul Merupakan Daerah Strategis
2 Gajah Mati di Aceh Timur Berusia 10 dan 20 Tahun
Massa Koalisi Transportasi Aceh Tolak Kehadiran Angkutan Online
Banjir di Sungai Dekat Gunung Slamet, Banyak Kendaraan Hanyut
Jumlah Napi Tipikor di Indonesia 3.801 Orang, Paling Banyak di Jatim
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU