Home  / 
Mau Dipajaki Lapaknya, Penjual di Medsos Minta Syarat ke Pemerintah
Kamis, 22 Februari 2018 | 17:43:48
Jakarta (SIB) -Beragam respons muncul ketika pemerintah berencana menarik pajak dari jual beli via media sosial (medsos). Wacana ini merupakan lanjutan dari rencana Direktorat Jenderal Pajak yang ingin memajaki marketplace di e-commerce.

Para pelaku usaha via medsos pun ada yang menolak, tapi ada pula yang pasrah. Namun mereka satu suara untuk meminta dukungan dari pemerintah.

Gilang, pemilik Kepiting Nyinyir misalnya mengaku tak masalah jika itu sudah menjadi kebijakan pemerintah. Namun dia berharap pemerintah bisa menyediakan jaringan internet yang lebih prima dan terjangkau bagi masyarakat yang menjadi pangsa pasarnya.

"Ya siapa tahu dengan begitu fasilitas internet lebih murah. Atau jangkauan jualan kita lebih mudah," katanya, Rabu (21/2).

Sementara Ilham Pinastiko, pemilik dari jam tangan kayu Pala Nusantara berharap pemerintah bisa menyediakan infrastruktur internet yang menyeluruh di Indonesia. Meskipun, dia tetap berharap ada insentif fiskal diberikan bagi penjual online via medsos yang rata-rata merupakan UKM.

"Pemerintah saya harapkan bisa bantu UKM di infrastruktur saja. Tapi secara tidak langsung mereka mempersulit kami. Di China kenapa industrinya berkembang, karena pemerintahnya sendiri membebaskan UKM dari pajak," tuturnya.

Sedangkan pemilik brand kaos Yajugaya, Randhy Pasetya mengaku akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Namun sebagai daya tariknya, pemerintah tetap harus memberikan insentif apapun bentuknya.

"Insentif sebagai daya tarik peraturan itu diperlukan," tuturnya.

Tarik Pajak Instagram Cs Dulu
Rencana pemerintah yang mau menarik pajak jual beli via media sosial (medsos) menimbulkan beragam respons. Salah satunya mempertanyakan kemampuan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri yang sulit menarik pajak dari perusahaan-perusahaan medsos.

Gilang, pemilik Kepiting Nyinyir yang tenar di Instagram mengaku bingung dengan sikap pemerintah. Menurut dia seharusnya pemerintah terlebih dulu menarik pajak dari Instagram, Facebook dan lainnya.

Sebab untuk berjualan di Instagram ada layanan iklan berbayar bagi akun bisnis. Itu artinya Instagram yang kini dimiliki Facebook juga mendapatkan pemasukan dari penjual online.

"Di Instagram ada layanan berbayar untuk iklan. Kita beriklan di Instagram secara resmi. Beriklan itu ada biayanya dan itu seharusnya sudah ada pajaknya," katanya, Rabu (21/2).

"Pemerintah bisa menjadikan itu langkah awal untuk tarik pajak dari mereka lebih dulu. Banyak cara yang lebih efisien dari pada narik satu persatu," tambahnya.

Pemilik brand kaos Yajugaya, Randhy Pasetya pun sependapat. Meski pemerintah sudah dapat pajak dari Google, namun hingga kini pemerintah belum bisa menarik pajak dari Facebook.

"Miris memang, kami tunggu penerapannya agar tahu ke mana arah keberpihakan," tuturnya.

Sementara Ilham Pinastiko, pemilik dari jam tangan kayu Pala Nusantara mengaku menyiapkan biaya hingga Rp 15 juta per bulan untuk beriklan di Instagram.

"Budget per bulan Rp 15 juta, brand lainnya bisa sampai Rp 50 juta. Per klik per hari ada yang Rp 5 ribu sampai Rp 2 juta juga ada. Semakin mahal kliknya, jangkauan dan kontennya akan menyebar," terangnya.

Oleh karena itu dia berharap, pemerintah lebih dulu mengejar potensi pajak di perusahaan over the top (OTT) tersebut. Bukan malah membebani penjual online yang rata-rata masih berskala UKM. (detikFinance/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bawas Mahkamah Agung RI Kunker ke PN Simalungun
Rekruitmen Calon Direksi PD PHJ dan PD PAUS P Siantar Sesuai Permendagri
21.266 Anak PAUD/SAB/SD Negeri di P Siantar Dapat Makanan Tambahan dan Vitamin
21.266 Anak PAUD/SAB/SD Negeri di P Siantar Dapat Makanan Tambahan dan Vitamin
Ratusan Honorer Unjuk Rasa ke DPRD Simalungun Tuntut Gaji Tetap Rp 2 Juta/Bulan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU