Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Sengketa Impor-Ekspor
WTO Tolak Keberatan RI atas Hambatan Dagang
Selasa, 14 November 2017 | 19:02:06
JENEWA (SIB) -Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) menolak keberatan pemerintah Indonesia terhadap aturan hambatan perdagangan yang berlaku sejak 2011 itu dinilai merugikan ekspor daging sapi Selandia Baru, karena ketentuan itu dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku secara internasional.

Selandia Baru telah dua kali meminta bantuan WTO, pada 2013 dan 2014, untuk menyelesaikan sengketa perdangan terhadap 18 aturan yang dianggap menyebabkan anjloknya ekspor produk pertanian negara itu ke Indonesia hingga 80 persen.

Sebelum adanya hambatan itu, Indonesia menempati peringkat dua sebagai pasar terbesar daging sapi Selandia Baru. Nilai ekspor keseluruhan negara itu diperkirakan sempat berkisar antara 500 juta dollar AS hingga 1 miliar dollar AS.

Upaya konsultasi itu gagal menyelesaikan sengketa dagang kedua negara sehingga Selandia Baru mangajukan permasalahan itu ke persidangan Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Dalam panel itu Amerika Serikat (AS) turut menjadi pengadu untuk membahas persoalan tersebut.

Sebelumnya pada Desember lalu, WTO menyatakan menerima keluhan Selandia Baru dan menyatakan 18 aturan pembatasan impor itu bertentangan dengan ketentuan di bawah GATT 1994. WTO juga menolak banding yang diajukan Indonesia pada Februari lalu dalam sebuah keputusan legal 12 Oktober lalu.

Selandia Baru sangat berhati-hati dalam memberikan tanggapan atas keputusan WTO itu. Menteri Perdagangan David Parker memuji reaksi Indonesia yang dinilai bersifat kolegial dan konstruktif.

"Keputusan dari sidang tertinggi lembaga pengaduan WTO memiliki arti penting bagi pengusaha agrikultur kita, dan telah membuka jalan untuk meningkatkan ekspor Selandia Baru terhadap pasar di Indonesia," ujarnya akhir pekan lalu.

ADUAN SELANDIA BARU
Dalam aduan 2013 lalu, Selandia Baru telah menyatakan ketentuan kuota, larangan impor dan kebijakan perizinan Indonesia, tidak dapat diantisipasi dan diterapkan secara konsisten. "Indonesia juga dinilai tidak cukup menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan pengusaha terkait ketentuan rinci kuota," bunyi pengaduan dari Negeri Kiwi itu.

Selandia Baru menilai, para importir dipaksa oleh prosedur perizinan di Indonesia untuk memenuhi berbagai persyaratan yang dianggap menjadi hambatan perdagangan.

Pemerintah Indonesia beralasan ketentuan yang dibuat merupakan upaya melindungi produsen pertanian dalam negeri. (KJ/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Menpar Tinjau Kesiapan Bandara Internasional Silangit
Takut Ditangkap, Taipan Arab Saudi Pindahkan Harta ke Luar Negeri
Presiden Jokowi Belum Putuskan Robert Pakpahan Jadi Dirjen Pajak
Novanto Tegaskan Dirinya Masih Ketua DPR
Kereta Kencana dari Solo Ikuti Geladi Kirab Kahiyang-Bobby di Medan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU