Home  / 
Ritel Tutup dan Daya Beli Bikin Bingung Orang RI
Sabtu, 11 November 2017 | 14:58:23
Jakarta (SIB)- Sejak enam bulan terakhir, masyarakat dibuat bingung dengan banyaknya ritel tutup dan sepinya pusat perbelanjaan di dalam negeri. Mulai dari 7-eleven (sevel), Lotus, Debenhams, hingga GAP yang juga menutup beberapa tokonya.

Butuh waktu yang cukup lama untuk sampai pada kesimpulan, salah satu penyebabnya konsumsi rumah tangga memang dalam tren perlambatan. Artinya konsumsi masyarakat tetap tumbuh tapi tak lagi setinggi 4-5 tahun yang lalu.

Di samping itu, ada perubahan pola konsumsi dari masyarakat yang nilainya tidak terlalu besar. Penyebab lainnya juga adalah pergeseran strategi bisnis dari ritel itu sendiri.

"Kalau saya bilang, mungkin ada masalah dengan daya beli kita," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di kantornya, Jumat (10/11).

Pernyataan Bambang mengulangi apa yang sebelumnya disampaikan oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Namun di sisi lain, Bambang menilai kebingungan masyarakat disebabkan oleh data yang tidak komperhensif. Data tersebut harusnya dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Menurut saya masih harus dibedah lagi konsumsi. Karena bagaimana pun BPS tidak bisa menangkap yang online yang informal. Yang tingkatnya jumlahnya lebih banyak banyak yang informal," jelasnya.

Bambang bandingkan dengan kondisi di Amerika Serikat (AS). Ritel konvensional juga berguguran, namun tidak menjadi polemik berkepanjangan karena semua tercatat dengan baik. Bahwa tutupnya ritel karena peralihan ke belanja online.

Berbeda dengan Indonesia yang lebih banyak menebak-nebak atas fenomena yang ada.

"Sekarang kita mana tahu, kalau ada datanya berarti BPS punya kan, kenyataannya enggak. Ini kan orang hanya memperkirakan. Orang lihat, yang informal yang pakai Tokopedia, Lazada, dan sebagainya itu mungkin yang kelihatan. Nah yang lewat Instagram, Facebook, memang tertangkap sama BPS atau otoritas?" papar mantan Menteri Keuangan tersebut.

Perubahan di era sekarang terjadi begitu cepat. BPS harusnya, menurut Bambang mampu menangkap kecepatan itu.

"Makanya saya minta BPS segera manfaatkan big data, karena kita ingin data BPS mencakup konsumsi yang sebenarnya. Denyut konsumsi masyarakat harus bisa dicatat," pungkasnya. (detikfinance/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bamsoet Pastikan Kasus Penembakan di DPR Bukan Teror, Tapi Peluru Nyasar
Panitia Nasional Tinjau Venue Perayaan Natal 2018 di Medan
Korupsi Alat Kontrasepsi Rp 72 M, Pejabat BKKBN Dibui 2 Tahun
Gubsu Serahkan Tali Asih Rp 2,5 M kepada 10 Atlet Berprestasi di Asian Para Games 2018
Jokowi Beri Beasiswa kepada 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU