Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
GINSI akan Tertibkan Importir yang Nakal
Senin, 23 Oktober 2017 | 22:09:58
Jakarta (SIB)- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI)  Anthon Sihombing akan menertibkan dan membina importir yang nakal dalam. Bekerjasama dengan pemerintah, GINSI juga akan mendata ulang anggota sehingga ditemukan data yang akurat.

Program jangka pendek GINSI adalah menertibkan anggota yang nakal dan mendata ulang jumlah anggota, kata Anthon Sihombing kepada SIB di Jakarta, Jumat (20/10), ketika dipertanyakan programnya setelah terpilih sebagai Ketua Umum BPP GINSI periode 2017-2022  dalam Munas organisasi itu 13 Oktober lalu di Jakarta, menggantikan Rofik Natahadibrata yang habis masa baktinya.

Anggota Komisi V DPR RI  dari Partai Golkar ini menyatakan, sekarang ini anggota GINSI yang terdaftar hanya 1.200 importir, sedangkan yang beroperasi di lapangan diperkirakan lebih dari itu.

Makanya, pengurus baru yang dipimpinnya, bekerjasama dengan pemerintah akan mendata ulang kembali, bukan saja importir yang biasanya beroperasi melalui laut, tetapi juga lewat udara.

GINSI juga akan ajak bermitra dengan organisasi lain seperti GAPENSI, Apeksi dan asosiasi lainnya.

Menurut Anton, masalah impor masih agak rawan, mengingat barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui tahapan-tahapan.

Biaya logistik masih sangat tinggi, karena pelaku pelaku pelabuhan, seperti Malaysia dan negara lainnya disinyalir memasukkan barang ke Indonesia secara ilegal (gelap) melalui pelabuhan-pelabuhan di Sumatera Utara dan Pantai Barat Sumatera.

"Mengenai hal ini akan kita beri masukan kepada pemerintah, dengan harapan bisa ditertibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Anton sambil menambahkan, pihaknya tidak merasa keberatan ada rekomendasi atau izin impor yang diberikan ke beberapa organisasi lain di luar GINSI, asalkan tidak menambah rentang birokrasi dan memberatkan anggota.

Anthon menjamin seluruh anggota GINSI kooperatif menjalankan aturan pemerintah dalam kegiatan impor barang, di antaranya memberitahukan detil impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemberitahuan secara detil sangat penting pada era transparansi sekarang ini. Sebab sebelumnya, banyak juga anggota yang mengeluhkan soal keluar masuknya barang masih susah karena proses perpajakan dan bea cukai.
 
Diakuinya, saat ini proses bongkar muat barang di kapal (dwelling time) di pelabuhan sudah berkurang, namun faktanya biaya logistik masih cukup tinggi. Padahal, daya saing masih di bawah Vietnam, sehingga diharapkan pemerintah dapat mengatasi hal ini.

Anthon berjanji akan menjadikan wadah bagi pengusaha importir ini solid dan menjadi pendorong perekonomian dalam negeri.

"Kami siap untuk membangun perekonomian negara, khususnya terkait persoalan importir," ujar Anton sembari menyebutkan bahwa GINSI akan berupaya menunjukkan kepada semua pihak yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian bahwa para pelaku usaha impor memiliki wadah yang resmi.

Para pengurus akan berupaya selalu berdampingan dengan pemerintah dalam menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku terutama di dalam perdagangan internasional dan siap menjadi kepanjangan tangan dalam berpartisipasi mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku. (J01/h)



Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
JK Pimpin Mediasi Perdamaian Afghanistan di Istana Wapres
Kesuksesan MTQ Provsu Tolok Ukur Keberhasilan MTQN 2018
Tahap Awal, 1.075 Ha Areal Sawit Rakyat di Sumut Peroleh Hibah Peremajaan
Pengusaha Senior Sumut Tak Berminat Maju Pimpin Kadin SU?
Jelang Hari-H Resepsi Putri Jokowi, Order Spanduk-Baliho di Medan Melonjak
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU