Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Chatib: Belum Ada Rencana Menaikkan Harga BBM
Selasa, 8 April 2014 | 13:45:42
Jakarta (SIB)- Pemerintah memastikan belum rencana mengambil kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada tahun ini. Meskipun sebenarnya untuk hal tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi.

"Kita (pemerintah) belum ada rencana menaikkan harga BBM," ungkap Menteri Keuangan Chatib Basri dalam diskusi bertema menyongsosong peta baru kebijakan ekonomi Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/4/2014).

Chatib menjelaskan, kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian di tubuh pemerintahan, termasuk Kemenkeu. Kajian pun dengan memperhatikan pergerakan asumsi makro. Salah satunya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Kalau rupiah terus menguat tentu juga akan berdampak kan untuk anggaran subsidi," ujarnya.

Kemudian adalah inflasi. Chatib menuturkan pemerintah akan terus memantau inflasi sepanjang tahun agar tetap sesuai target pemerintah, yaitu 5,5%. Bila kenaikan harga terjadi, dampak inflasinya juga akan diperhitungkan.

"Kalau harganya dinaikkan, maka dampak inflasinya harus dihitung," sebutnya.

Pemerintah memang tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan harga. Akan tetapi untuk saat ini, Chatib menegaskan, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian.

"Saya nggak mau role out possibility ini. Misalnya nggak akan ada kemungkinan taun ini, atau tahun depan. Yang kita bicarakan exercise-nya bisa dilakukan, itu terus dilakukan," papar Chatib.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menuturkan ada beberapa ukuran yang menentukan kebijakan ini mendesak atau tidak. Namun yang utama adalah defisit anggaran.

"Kalau itu soal mendesak atau tidak harus dilihat ukurannya. Paling utama adalah kemungkinan prospek defisit anggaran. Jika lewat target bagaimana mengatasinya," ungkap Anton kepada detikFinance.

Ia menjelaskan tahun ini, defisit anggaran dipatok sebesar 1,69%. Namun diperkirakan realisasinya defisit anggaran akan melewati target pemerintah. Sebab yang pertama ada penurunan dari sisi penerimaan.

Terdiri dari produksi minyak yang diperkirakan hanya mencapai kisaran 810 barel per hari (bph) atau di bawah target yang 870 ribu bph. Kemudian asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang rata-rata dimungkinkan mencapai 11.500/US$.

Penerimaan juga akan terganggu dari sisi penerimaan perpajakan. Penyebabnya adalah penurunan harga komoditas tambang dan pemberlakuan aturan minerba dengan pelarangan bahan tambang mentah.

"Dari lifting minyak itu kita akan kehilangan sampai dengan Rp 27 triliun, kemudian pajak kemungkinan juga tidak mencapai target atau kurang 5% sekitar Rp 50 triliun. Jadi perkiraan saya ada penambahan belanja sekitar Rp 77 triliun," paparnya.

Belanja negara sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp 1.800 triliun. Anton menilai sulit bagi pemerintah untuk menghemat belanja negara. Jika pun itu dilakukan, paling besar penghematan hanya sebesar 20 triliun.

Sementara itu belanja juga akan terbebani dengan peningkatan volume dari konsumsi BBM yang sebelumnya diupatok 48 juta kiloliter (KL). Karena ada agenda pemilihan umum (pemilu).

"Konsumsi BBM yang besar itu akan menambah pengeluaran negara. Mungkin setelah ada penerimaan, pengeluaran, dan penghematan masih ada sebesar Rp 60 triliun yang harus dibiayai. Itu dibiayai dari mana," terangnya.

"Jadi perkiraan defisit itu bisa mencapai 2,7%. Bila ditambah dengan defisit dari daerah itu ada 0,5%, artinya melewati 3%. Kalau dipaksakan dari asing itu melanggar undang-undang," kata Anton.

Opsi yang paling mungkin dilakukan adalah kenaikan harga BBM. Misalnya dengan kenaikan sekitar 30% dari harga sekarang. Defisit yang sebesar Rp 60 triliun bisa tertutupi.

"Apalagi agenda yang bisa dipangkas? Tidak mungkin proyek-proyek dari belanja modal itu dipotong kan itu pembangunan. Caranya supaya tidak defisit membengkak ya naikkan harga BBM. Tahun ini harusnya naik," imbuhnya. (Dtf/w)

Simak berita selengkapnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 8 April 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap pukul 13.00 WIB.


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Mayoritas Penduduk Indonesia Belum Aman dari Kemiskinan
Luhut: Potensi Laut RI Capai Rp 17.550 T, Tapi Belum Dioptimalkan
Hotmix Bawadasi - Bawozamaiwo Belum Dikerjakan, Rekanan dan Pemkab Diminta Bertanggungjawab
Pendapatan Industri Streaming Rp36,1 Triliun, Netflix Ingin Naikkan Harga Berlangganan
Dokumen Belum Lengkap, 13 Parpol Terancam Tak Ikut Pemilu 2019
KOMENTAR PEMBACA:
Terdapat 1 komentar untuk artikel ini.
Saya setuju kalau SiLPA dan SILPA itu sama saja.Yang brbeeda itu SAL (Saldo anggaran lebih). SAL itu sendiri merupakan akumulasi SAL tahun lalu (SAL awal tahun) dengan SiLPA TA sekarang.SiLPA TA sekarang itu sendiri diperoleh dari sisa lebih perhitungan Surplus/Defisit dibandingkan dengan Pembiayaan Bersih.Pembiayaan bersih itu sendiri merupakan hasil selisih penerimaan pembiayaan degan pengeluaran pembayaran.Pada saat penganggaran, selisih tersebut bisa dibuat positif atau negatif, tergantung kondisi pendapatan dan belanjanya apakah surplus atau defisit.Kalau surplus berarti pembiayaan bersih akan dibuat negatif, yaitu dengan memanfaatkan nilai surplus tersebut untuk pengeluaran-pengeluaran pembiayaan, misalnya pelunasan utang, atau investasi.Kalau defisit berarti pembiayaan bersih akan dibuat positif, yaitu dengan memperbesar penerimaan pembiayaan, misalnya utang, atau divestasi.Saat penganggaran seharusnya tidak boleh ada SiLPA, karena berarti pemerintah tersebut malas.Namun saat pelaksanaan bisa saja terjadi SiLPA.Saat penganggaran boleh ada SAL awal tahun, dan penggunaannya harus dengan perse7an DPR/DPRD dan sudah dituangkan dalam UU APBN/Perda APBD.



Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU