Home  / 
Barita Simanjuntak dan Yuni Artha Manalu Dilantik Presiden Jadi Komisi Kejaksaan
Sabtu, 8 Agustus 2015 | 14:16:56
SIB/Ant/Widodo S. Jusuf
PELANTIKAN KOMISI KEJAKSAAN: Ketua Komisi Kejaksaan Sumarno (keempat kiri) berfoto bersama (kiri-kanan) Anggota Yuswa Kusuma AB, Anggota Ferdinand T. Andi Lolo, Anggota Pultoni, Wakil Ketua Erna Ratnaningsih, Anggota Yuni Arta Manalu, Anggota Barita LH Simanjuntak, Anggota Indro Sugiarto dan Anggota Tudjo Pramono usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8). Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2020 yang akan bertugas mengawasi jaksa dan pegawai kejaksaan.
Jakarta (SIB)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan orang yang akan bertugas sebagai Komisi Kejaksaan 2015-2019. Komisi ini tugasnya untuk mengawasi kinerja seluruh jaksa yang ada di Indonesia.

Mereka yang terpilih di Komisi Kejaksaan adalah Sumarno menjadi Ketua yang berasal dari perwakilan pemerintah, Erna Ratnaningsih (masyarakat), Indro Sugianto (masyarakat), Ferdinand Andi Lolo (masyarakat), Pultoni (masyarakat), Barita Lindung Hamonangan Simanjuntak (masyarakat), Yuni Artha Manalu (masyarakat), Yuswa Kusuma (pemerintah) dan Tudjo Pramono (pemerintah).

Pelantikan ini digelar di Istana Negara, Kamis (6/8). Hadir dalam acara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR, Komisioner KY, Komisioner MK, Ketua Komnas HAM, Komisioner KPK, Jaksa Agung, Menko Polhukam, Mensesneg, Menpan RB serta sejumlah anggota Watimpres.

Dilansir dari websitenya, Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 memiliki wewenang dalam menangani laporan pengaduan dari masyarakat.

Selain dapat mengambil alih pemeriksaan, Komisi Kejaksaan juga berwenang melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, atau pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa. Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan  atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan. (detikcom/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Paripurna RPJMD Hanya Dihadiri 10 Anggota Dewan
Wali Kota Medan dan Kapoldasu Raih Gelar Magister Hukum di Medan
Anggota DPRD Medan Nilai, Pemko Masih Tebang Pilih Tertibkan Reklame
Melindungi Anak-anak Dari Bahaya Rokok
Bupati Indramayu Tepis Isu Mundur karena Masalah di KPK
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU