Home  / 
JK: Dalam Damai Alutsista Justru Harus Makin Diperbarui
Kamis, 8 November 2018 | 16:05:30
SIB/ANT/Aprillio Akbar
PEMBUKAAN INDO DEFENCE 2018: Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) mengamati sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang ditampilkan dalam pembukaan Indo Defence 2018 Expo and Forum, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/11).
Jakarta (SIB) -Mahfud Md mengingatkan milenial menjaga moral dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Anak muda diminta menghindari korupsi. 

"Persoalannya kita itu mempunyai problem moral sekarang, kesetiaan kepada Republik itu kadangkala kalah dengan ketamakan pribadi," kata Mahfud saat membuka diskusi Indonesia Emas 2045 di Universitas Al-Azhar, Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Rabu (7/11). 

Mahfud mencontohkan berbedanya kebijakan investasi di Indonesia dengan di Malaysia meski sama-sama mengadopsi perjanjian internasional WTO 1984. Perjanjian WTO 1984 menggunakan asas kesamaan, yang setiap lalu lintas perdagangannya terbuka tanpa diskriminasi. 

"Saya orang hukum, saya beri contoh di bidang hukum. Kalau Saudara pergi jalan lalu lihat ada Petronas Shell di pinggir jalan. Tapi Saudara jangan pikir kalau jalan ke Malaysia ada Pertamina di pinggir jalan. Yang terjadi adalah kalau orang Malaysia mau investasi di Indonesia syaratnya ringan sekali, tapi ketika misal Saudara mau investasi di Malaysia bikin pom bensin 5, satu pom harus bangun kilang yang produktif 10 tahun, di sini nggak," imbuhnya. 

Menurut Mahfud, Malaysia menggunakan asas perlindungan kepentingan bangsa. Sedangkan Indonesia berpegang teguh pada perjanjian WTO 1984 apa adanya, tanpa pembatasan. 

"Kenapa Malaysia nggak buka pintu. Karena Malaysia ada UU agreement yang sama tetapi pakai asas lain, asas perlindungan kepentingan bangsa. Nah Indonesia tampaknya nggak pakai asas perlindungan kepentingan bangsa seperti Malaysia pakai sehingga orang Indonesia (investasi) ke sana susah orang Malaysia masuk sini mudah," kata Mahfud. 

"Ini apakah yang nyusun UU ini orang pintar atau bodoh. Mungkin secara sepintas kita tunduk dengan perjanjian internasional, tapi Malaysia dan negara lain kenapa nggak. Nah mau dibilang bodoh juga nggak mungkin orang Indonesia. Dugaan yang paling rasional ya polusi. Kebijakan-kebijakan kita itu banyak dibeli. Mental kita yang bobrok, birokrasi kita itu menjual kebijakan-kebijakan itu," sambung Mahfud.

Menurut Mahfud, salah satu cara mencegah praktik dagang kebijakan itu misalnya dengan memperbaiki sistem rekrutmen partai politik. 

"Jadi negara kita itu banyak yang tergadai sekarang. Kedaulatan kita di mana Saudara akan menguasai, memimpin Indonesia emas nantinya sebenarnya akan menghadapi persoalan seperti itu. Bagaimana menghadapi ini, Anda semualah yang menyiapkan mental menghadapi ini," ujar Mahfud. 

"Kita kedepankan pendidikan Pancasila dan ideologi di dunia pendidikan politik karena politik itu. Jadi semua hulu kebijakan negara kalau rekrutmen politiknya jelek bahan yang muncul dari proses politiknya jelek, maka negara ini juga akan jelek," imbuhnya.

Selain Mahfud, acara ini dihadiri Rektor Universitas Al-Azhar Asep Saefuddin, Yenny Wahid, aktor Reza Rahadian, dan Prasetyo Andy Wicaksono. (detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Sekdaprovsu Buka Sosialisasi E-Formasi Pemprovsu, Sistem Transparan Lindungi Pegawai
Timses Jokowi Balas PAN: Narasi Ekonomi Prabowo-Sandi Cuma Jargon
Jaksa Kembalikan Berkas Nur Mahmudi ke Polisi
Kebakaran di Kementerian Pertahanan, 11 Mobil Pemadam Dikerahkan
3 Bulan Ditahan KPK, Idrus Marham Pamer Bikin Buku
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU