Home  / 
Jaksa Agung Harapkan Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Bersedia Diperiksa Jadi Saksi Kasus Korupsi Bansos 2013
Sabtu, 22 September 2018 | 15:59:28
Jakarta (SIB)- Jaksa Agung HM Prasetyo mengimbau kepada mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin agar bersedia memenuhi panggilan tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2013.

"Dua kali dipanggil yang bersangkutan tidak pernah hadir. Untuk itu, ke depannya kita harapkan yang bersangkutan kooperatif," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (21/9).

Mantan JAM Pidum menjelaskan pihaknya dua kali menerima pemberitahuan dari  pihak Alex Nurdin terkait ketidakhadirannya dengan alasan melaksanakan tugas-tugas negara.

Namun, untuk pemanggilan yang ketiga kalinya, Jaksa Agung  mengimbau Alex Nurdin harus bersedia memenuhi panggilan penyidik.

Sebelumnya pada Kamis (20/9), Alex Noerdin seharusnya diperiksa sebagai saksi di Gedung Bundar, Kejagung. Namun yang bersangkutan mangkir dengan alasan tengah menghadiri pelantikan salah seorang pejabat di Pemprov Sumsel.

"Jadi yang bersangkutan tidak hadir karena ada acara pelantikan Pj Gubernur Sumatera Selatan. Nanti akan dipanggil ulang pekan depan," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) pada JAM Pidsus Warih Sadono dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/9).

Warih memastikan pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan ulang pekan depan, jika kembali mangkir maka akan dipanggil secara paksa untuk diperiksa di Kejaksaan Agung.

Pemanggilan tim penyidik Kejaksaan Agung kepada Alex Noerdin kali ini adalah panggilan yang kedua. Pada pemanggilan yang pertama pada 13 September 2018, Alex Noerdin tidak hadir dengan alasan tengah dinas di luar negeri. 

Dalam kasus tersebut penyidik telah menetapkan dua tersangka yaitu Laonma Tobing, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan Ikhwanuddin, mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan.

Penetapan tersangka itu setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di antaranya anggota DPRD Provinsi Sumsel.

Penyidik menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut.

Semula APBD menetapkan untuk hibah dan bansos Rp1,4 triliun, namun berubah menjadi Rp2,1 triliun.Selain itu, selama perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban terdapat dugaan pemotongan, peruntukan fiktif dan ketidaksesuaian peruntukan. (J02/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Melamar Wanita yang Sama, 2 Pria Berkelahi di Tempat Umum
Suami Palsukan Kematian, Istri dan Anak Bunuh Diri
Demi Sembuhkan Anak, Orangtua Beli Pulau Rp 2,2 Miliar
Lumpuh Setelah Jatuh dari Ranjang Saat Bercinta
Demi Balas Budi, Seorang Pria Bangun Vila Rp7 Miliar Buat Anjingnya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU