Home  / 
Gubernur Sulsel: Deklarasi #2019GantiPresiden Harus Dapat Izin
* Mahasiswa Tuntut Polisi Bubarkan Deklarasi
Jumat, 10 Agustus 2018 | 21:44:45
Makassar (SIB) -Deklarasi #2019GantiPresiden di Kota Makassar, Sulsel rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus besok. PJ Gubernur Sulsel Soni Sumarsono meminta penyelenggara harus mengantongi izin dari kepolisian sebelum melaksanakan kegiatan.

"Indonesia negara demokratis sehingga siapa pun boleh menyampaikan pendapat," kata Soni, Kamis (9/8).

Namun, dia meminta penyampaian pendapat itu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi jika melibatkan massa yang cukup banyak.

"Di tempat umum wajib memberitahu dan bermohon kepada pihak kepolisian," tegas Soni.

Dia juga meminta agar warga Makassar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Ibu Kota Sulsel ini.

"Jaga keamanan dan ketertiban supaya kondusif. Selama Pilkada sudah baik, maka kehidupan selanjutnya harus lebih baik," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengatakan aspirasi apapun bentuknya tetap harus mengantongi izin dari yang terkait.

"Aspirasi yang baik harus punya izin. Kita harus pahami apapun kegiatan aspirasi harus sesuai koridor seperti izin," kata Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.

Danny mendapat kabar jika dalam aturan izin biasanya tak dapat dikeluarkan pada hari minggu. Olehnya itu ia meminta pengertian masyarakat yang akan menggelar deklarasi #2019gantipresiden.

"Saya dengar hari minggu dalam aturan tidak ada izin hari minggu. Perlu pengertian teman-teman yang mau mengadakan itu," jelasnya.

Olehnya itu, Danny akhirnya menemui sejumlah tokoh yang akan mengelar aksi deklarasi #2019GantiPresiden dan meminta pengertian dengan mengantongi izin jika tetap akan menggelar aksi.

Bubarkan Deklarasi 
Sebelumnya, rencana Deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar terus menuai penolakan dari kelompok masyarakat. Massa dari Mahasiswa Anti Radikalisme Makassar menggelar demo menolak deklarasi itu karena dinilai sebagai upaya makar dan inkonstitusional.

"Kami menolak keras rencana deklarasi yang menurut kami itu merupakan tindakan makar dan penyebaran paham radikalisme. Kita tidak mau warga Kota Makassar terpecah dengan keberadaan mereka di kota yang damai ini," kata koordinator lapangan Khusnul Mubarak di depan Mapolda Sulawesi Selatan, Rabu (8/8).

Selain menolak, mereka meminta Polda Sulsel membubarkan kegiatan yang sampai sekarang belum juga mengantongi izin dari polisi itu. Menurut mereka, pihak penyelenggara justru sengaja akan membuat kegaduhan dengan tidak memberikan penyampaian kegiatan kepada polisi. Mereka juga meminta MUI Sulsel menolak kegiatan itu.

"Seolah-olah nantinya mereka saat dibubarkan, mereka terzalimi untuk mendapatkan simpati. Padahal itu unsur kesengajaan yang mereka buat untuk membuat gaduh warga. Makanya kami minta polisi membubarkan kegiatan itu. Kita juga minta MUI Sulsel bersikap untuk melarang," sebutnya.

"Kami juga tahu, kalau penggagas Deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar ini adalah eks napi terorisme, sehingga sangat ditakutkan masih terpengaruh dengan paham radikalisme," lanjutnya.

Sebelumnya, Polda Sulsel mengancam akan membubarkan paksa kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden. Pasalnya, polisi belum juga mengantongi surat penyampaian dari pihak penyelenggara kegiatan.

"Yang jelas belum ada izin, belum ada izin sampai saat ini ke Polda Sulsel. Walaupun ada, kita akan pertimbangkan dulu, kita kaji," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani saat dimintai konfirmasi. (detikcom/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
102 Ribu Napi Dapat Remisi 17 Agustus, 2.220 Orang Langsung Bebas
Mantan Sekjen PBB Kofi Annan Meninggal Dunia di Usia 80 Tahun
Bertengkar dengan Suami, Ibu di Bolivia Gantung 3 Anaknya
Malaysia Cabut Undang-undang Anti-hoax yang Kontroversial
5 Tahun Beraksi, Anggota Jaringan Selundupkan 500 Ekor Cenderawasih
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU