Home  / 
Menteri LHK Beberkan Inovasi Hutan untuk Berdayakan Warga
Kamis, 12 Juli 2018 | 16:17:48
SIB/Dok. KLHK
SAMPAIKAN SOLUSI: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan inovasi dan solusi untuk mengatasi ketimpangan sumber daya, khususnya bidang kehutanan di Indonesia dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2018, Rabu (11/7).
Jakarta (SIB) -Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan inovasi dan solusi yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sumber daya, khususnya bidang kehutanan di Indonesia. Beberapa inovasi itu ia beberkan dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2018.

"Jadi inovasinya banyak, bukan saja inovasi kebijakan, tetapi juga inovasi dari masyarakat itu sendiri, karena hutan sosial itu kan diharapkan fungsi hutannya tidak berubah, tapi masyarakat bisa akses, bisa pakai" ujar Siti di IDF seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (11/7).

Siti mencontohkan, suksesnya inovasi yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan di Kalibiru, Kulonprogo, Yogyakarta. Kalibiru menjadi salah satu contoh pemanfaatan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm sendiri adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Ia melanjutkan luas hutan Indonesia saat Belanda berkuasa adalah sekitar 140 juta hektar, dan pada saat ini adalah 126 juta hektar. Pengurangan itu dilepas ke masyarakat untuk dimanfaatkan.

Kondisi pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan saat ini terdapat sekitar 42,25 juta hektar areal yang diberi izin konsesi baik untuk jasa lingkungan, konservasi satwa, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), atau pun juga untuk perkebunan. Persentase dari 42,25 juta hektar tersebut, hanya 4% saja untuk masyarakat sedangkan 96% lainnya untuk swasta.

"Nah, ini yang kemudian bagaimana kita punya kebijakan alokasi yang pas, itu yang diminta oleh Bapak Presiden", jelas Siti.

Dari hitung-hitungan Siti, saat ini terdapat 12,7 juta hektar lahan untuk program Perhutanan Sosial ditambah 4-5 juta Ha untuk program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Realisasi program Perhutanan Sosial per 21 Juni 2018 telah mencapai 1.721.645,07 hektar untuk 384.816 Kepala Keluarga dengan 4.581 Unit Surat Keputusan Ijin/Hak. Sedangkan untuk program TORA, hingga Juni 2018, telah terealisasi 994.761 hektar.

Dia mengatakan Perhutanan Sosial dapat mengatasi konflik yang selama ini terjadi. Terdapat sekitar 570 HPH (IUPHHK-Alam) dan HTI (IUPHHK-Hutan Tanaman), namun yang efektif tidak sampai 50% karena didalamnya terdapat konflik. Saat ini sendiri, menurut Siti, mulai berkembang konfigurasi bisnis baru berupa kolaborasi antara pihak swasta dan kelompok masyarakat.

Meskipun begitu ia sendiri menyadari bahwa saat ini perlu adanya perbaikan manajemen. Hal itu guna melancarkan prosedur perizinan yang dahulu sulit dan lama, dapat dipangkas dan dipermudah.

"Selama ini kita hanya bicara soal sumber daya saja, potensi saja, kita kadang-kadang luput di manajemen", pungkasnya. (detikcom/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bertemu Pejabat Singapura, Ketua MPR Sampaikan Kondisi Politik RI
15 Hektare Hutan Konservasi di Riau Terbakar
Hari Ini, KPU Sampaikan Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg 2019
Bendera Peserta Asian Games Pakai Bambu, PDIP DKI: Tidak Pantas!
Jokowi Ajak Anak-anak Bermain dan Berdendang di Halaman Istana
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU