Home  / 
Cocokkan Fakta, Tim Pencari Fakta Kasus M Yusuf Adakan Pertemuan
* Praktisi Hukum : Misteri Kematian Yusuf Harus Diusut Tuntas dan Transparan
Kamis, 21 Juni 2018 | 14:48:02
Jakarta (SIB)-  Mengawali rencana bekerja mulai 22 Juni, Tim Pencari Fakta (TPF) PWI Pusat mulai adakan pertemuan pertama di sekretariat PWI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (20/6). 
Dalam pertemuan itu dibahas pemetaan pokok masalah yang terjadi sampai wartawan on line Kemajuan Rakyat Muhammad Yusuf tewas pada tanggal 10 Juni dalam masa tahanan Kejaksaan. Penahanan almarhum sudah dilakukan sejak polisi menangkap Yusuf 5 April. Selanjutnya menjadi tahanan kejaksaan di Lapas Kotabaru, Kalimantan Selatan. "Dalam pertemuan tadi saling mencocokkan beberapa fakta temuan anggota. 

Dari fakta- fakta itu kami sudah mulai menemukan fokus untuk dikonfirmasi dengan berbagai pihak," kata ketua TPF PWI Pusat Ilham Bintang. Ilham menjelaskan, TPF akan menyelisik seluruh prosedur dan mekanisme yang berhubungan dengan tewasnya M Yusuf. Mulai sejak pengaduan dan pemeriksaan di Dewan Pers, Kepolisian, Kejaksaan sampai penahan serta kematiannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan demikian TPF akan mewawancarai seluruh narasumber yang terkait dengan kasusnya secara independen. "Kami nantinya akan mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang objektif," tandas Ilham. 

TPF terdiri dari 9 orang, masing- masing, Ilham Bintang sebagai ketua, wakil ketua Marah Sakti Siregar, dan Wina Armada Sukardi sebagai sekretaris. Sedangkan sebagai anggota masing- masing Uni Lubis, Teguh Santosa, Firdaus, Zanal Helmy, Agus Sudibyo dan Gusti Rusdi Effendi. Dalam rapat disepakati dalam waktu cepat TPF akan mewawancarai sejumlah narasumber baik di Jakarta maupun di daerah termasuk dari kalangan pers, pejabat Pemda, kepolisian, tokoh masyarakat dan para pengusaha yang namanya terkait. Hasil wawancara akan dibawa untuk dibahas dalam rapat berikutnya. 

DIUSUT TUNTAS DAN TRANSPARAN Sementara itu, praktisi hukum, DR Ali Yusran Gea SH Mkn MH mengatakan, misteri kematian Muhammad Yusuf, yang berprofesi sebagai wartawan harus segera diusut tuntas dan transparan oleh pihak kepolisian. 

Dikatakannya, dari awal pemidanaan almarhum terkait dari pemberitaan media sosial atas konflik badan hukum tertentu, itu sudah tidak masuk akal. Untuk itu jangan juga sampai kematiannya tersebut menimbulkan kecurigaan. "Dari awal kasus, yang dengan mudah mempidanakan seorang wartawan karena sesuatu tulisannya di media massa menurut saya tidak masuk akal, oleh karena itu, perlu tindakan transparan oleh pihak kepolisian untuk mengusut tuntas misteri kematian tersebut, sebab hal itu harus segera dilaksanakan, agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi keluarga dan publik khususnya rekanrekan pers," katanya kepada SIB di Medan, Senin (18/6). 

Kaum pers itu katanya dilindungi hak-haknya, sebagaimana diperintahkan oleh UU No 40 tahun 1999, dan seharusnya UU tersebut sebagai alat perlindungan bagi kaum pers, UU itu menjamin hak asasi bagi setiap pers akan tetapi oleh pihak kepolisian tidak mengkaji substansi hukum yang ada dalam UU itu. 


"Seharusnya pihak-pihak yang merasa keberatan atas sesuatu pemberitaan, ada haknya untuk memberi hak jawab kepada kaum pers, bukan main pidana mempidanakan. Kalau seperti ini model penegakan hukum di Indonesia ini bisa hancur negara ini. Sebab UU IT itu bukan alat merampas hak asasi manusia terutama rekan-rekan dunia pers. Ini kacau penerapan hukumnya," tegasnya. (suaraindonesia news.com/A21/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Morrissey Hentikan Penampilan Usai Diserang Penggemar di Atas Panggung
Katy Perry dan Rod Stewart Tuding Presiden Tak Berperasaan Soal Kebakaran Hutan California
There Marbun Realisir Antihoaks Via Lagu dan Tari
Kumpulkan Rp1,1 Triliun Sepekan, Film Nuansa Natal Geser ˋBohemian Rhapsodyˊ dari Tahta Box Office
ˋA Man Called Ahokˊ di Puncak Film Laris Ungguli ˋHanum & Ranggaˊ
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU