Home  / 
Polri Jamin Komjen Iriawan Netral Sebagai Pj Gubernur
* Mendagri : Tak Mungkin Saya Langgar UU
Kamis, 21 Juni 2018 | 14:40:51
Jakarta (SIB)- Polri mengatakan pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Iriawan sendiri saat ini tak mengisi jabatan struktural di Polri, karena diberi tugas menjadi Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).
"Komjen M Iriawan sekarang ada pada institusi lain, di Lemhanas. Sedangkan itu (pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat) adalah kebijakan pemerintah, dalam hal ini Mendagri," jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal, Selasa (19/6).

Terkait keraguan beberapa pihak tentang profesionalitas Iriawan, Iqbal mengatakan institusinya yakin mantan Kapolda Metro Jaya itu akan mengemban amanah secara netral jelang pencoblosan Pilgub Jawa Barat. Ia mengatakan Iriawan adalah orang yang profesional.

"Dalam hal ini, pimpinan Polri yakin bahwa Komjen M Iriawan akan netral dan profesional," ujar Iqbal.

"Karena yang bersangkutan menunjukkan integritasnya, track recordnya selama bertugas di Polri," kata Iqbal.

Sebelumnya, Tjahjo resmi melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, di Gedung Merdeka, Senin (18/6) pagi. Pelantikan Iriawan tersebut sesuai dengan surat Keputusan Presiden Nomor 106/P/2018 tentang pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar periode 2013-2018 dan pengangkatan Pj Gubernur.

Pelantikan Iriawan itu pun menuai pro-kontra. Ada pihak yang khawatir Iriawan tidak bersikap netral di Pilkada Jabar nantinya.

Iriawan sendiri berjanji akan menjaga netralitas di Pilgub Jabar. Jenderal polisi bintang tiga ini mengatakan perbuatan melanggar nilai-nilai demokrasi hanya akan merusak karier dan institusi awalnya.

"Saya meniti karir dari bawah. Sampai sekarang alhamdulillah diberikan bintang tiga oleh yang maha kuasa melalui negara. Itu pertaruhan, kalau saya tidak netral sayang karir saya. Karena saya masih ada sisa waktu untuk bekerja demi negara ini dan ingin sukses di semua sektor," ucapnya, saat ditemui usai pelantikan, di Gedung Merdeka, Kota Bandung. 

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman meminta Mendagri Tjahjo Kumolo dinonaktifkan gara-gara dinilai melakukan maladministrasi terkait penunjukan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Hal itu disebut Habiburokhman berdasarkan jawaban dari Ombudsman.
Menanggapi kritik itu, Tjahjo menegaskan kalau dia tak melanggar undang-undang. Menurutnya dia telah bertanggungjawab sesuai undang-undang.

"Saya bertanggungjawab sesuai undang-undang," kata Tjahjo, Senin (18/6) malam.

"Saran, pendapat, kritik saya terima. Yang penting saya tidak melanggar undang-undang," sambungnya.

Tjahjo juga menjelaskan dirinya mengajukan nama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dibuatkan Keppres terkait penunjukan Pj Gubernur Jabar. Menurutnya Keppres yang dikeluarkan juga telah ditelaah oleh tim hukum Sekretariat Negara.

"Tidak mungkin saya sebagai Mendagri, saya ajukan nama untuk Keppres kalau melanggar undang-undang. Dan Keppres keluar pasti ada telaahan tim hukum Sekretariat Negara," ujarnya.

PDIP : Itu Berlebihan
Sementara itu, PDIP menilai permintaan Habiburokhman agar Mendagri Tjahjo Kumolo dinonaktifkan gara-gara pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar berlebihan. Menurut PDIP, Mendagri hanya bisa dinonaktifkan jika ada putusan pengadilan.

"Tuntutan tersebut tidak tepat dan berlebihan. Lagian tidak ada dalam opsi di pemerintah untuk nonaktif kecuali pengadilan memutuskan menteri melakukan kesalahan. Silahkan tanya di Komisi II saja biar diulang Mendagri penjelasannya," kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, Senin (18/6) malam.

Dia mengatakan PDIP tak ikut campur dalam penunjukan Iriawan. Eva menyatakan Tjahjo sudah menjelaskan secara gamblang soal penunjukan Iriawan.
"PDIP tidak ikut-ikut dan sepenuhnya percaya bahwa kebijakan tersebut ada dasarnya sebagaimana diungkap Mendagri. Penjelasan Mendagri gamblang dan sudah dimuat di banyak media. Harap pak H baca baik-baik," ucap Eva.

Eva juga heran ada anggapan penunjukan Iriawan bakal mempengaruhi preferensi pemilih. Ia meminta semua pihak tetap santai dan berpikir secara jernih.
"Lagian, 10 hari terakhir sebelum coblosan apa bisa mengubah preferensi pemilih? Jika ini dicurigai mau intervensi Pilkada. Santai dan tetap jernih lah di masa menjelang lebaran ketupat," jelas Eva. (detikcom/f)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Anton Panggabean Usulkan Penambahan Honor Guru Gereja dan Imam Mesjid
Sabrina Ajak Seluruh Masyarakat Bersama Lestarikan Lingkungan Hidup
Hari Ini, 6 PJU dan 7 Kapolres Jajaran Poldasu Dilantik
Sejumlah Anggota DPRD Medan dan Staf Diperiksa BPK
Terimakasih Polisi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU