Home  / 
KPU Harus Solid Siapkan Pemilu
Masyarakat Internasional akan Pantau Pemilu di Indonesia
Sabtu, 26 Mei 2018 | 15:34:38
Jakarta (SIB) - Komisi Pemilihan Umum, melantik 86 Anggota KPU Propinsi dari 16 Propinsi untuk masa bhakti 2018-2023 di Kantor KPU, Kamis (24/5). Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, Anggota KPU Propinsi terpilih mempunyai tugas jauh lebih berat dari sebelumnya. Menurut Arief Budiman, anggota KPU Propinsi yang baru terpilih harus bisa melebur jadi satu dengan Anggota KPU lama yang masih menjabat.

Kedua unsur harus sama-sama bekerjasama karena pemilihan Pilkada Serentak 2018 segera berlangsung satu bulan ke depan serta Pemilu Serentak 2019. Tentunya lanjut Arief, karena Indonesia akan menghadapi tahun politik, secara otomatis akan mendapat perhatian publik internasional, sehingga setiap apa yang dikerjakan KPU, akan menjadi sejarah apakah mampu melakukan yang terbaik atau hanya biasa saja.

"Kalau dilakukan dengan benar maka kepercayaan publik akan meningkat dan mereka akan percaya pada prosesnya. Kalau sudah percaya prosesnya maka hasil Pemilunya akan dipercaya oleh masyarakat," ujar Arief Budiman di Hotel Borobudur, Jakarta.  Oleh karena itu lanjut Arief, setiap anggota KPU Propinsi terpilih dituntut harus memiliki inovasi, bukan hanya biasa saja tapi luar biasa.

Hal tersebut untuk membangun kepercayaan publik berupa transparansi dan integritas penyelenggara Pemilu dalam bekerja yang harus terbuka di setiap tahapannya. "Hari ini kepercayaan masyarakat ada pada kita," paparnya. Sementara itu, Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD) menyampaikan selamat atas telah berakhirnya seleksi anggota KPU Provinsi.

Namun atas pengumuman tersebut, IViD ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasi keberadaan salah satu calon angoota KPU Provinsi terpilih di Provinsi Banten yang diduga memiliki hubungan suami-istri dengan Tim Seleksi KPU Provinsi Sulsel. Ketua Pengurus Nasional IViD, Rikson H. Nababan mengatakan, jika konfirmasi ini adalah benar, maka patut diduga KPU telah melanggar ketentuan prosedur dan tata cara persyaratan sebagai tim Seleksi, sebagaimana telah diumumkan dalam pengumuman KPU Nomor: 47/PP.06-S/05/ KPU/I/2018 Tentang Perubahan Pengumuman Nomor 34/ PP.06-SD/05/KPU/I/2018 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.

Pada poin persyaratan huruf (h), disebutkan tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orangtua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan. "Adapun maksud tujuan dari klarifikasi dan konfirmasi ini, hanya sekedar ingin mengetahui, terkait kebenaran atas status yang bersangkutan sebagai suami dari salah satu Tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan," kata Ketua Pengurus Nasional IViD, Rikson H Nababan di Jakarta, Rabu.

MELAKUKAN PEMBIARAN
Berdasarkan hal itu, lanjut Rikson, maka dapat dikatakan, KPU seolah-olah melakukan pembiaran atas terjadinya kekeliruan dalam hal prosedur dan tata cara penyelenggaraan seleksi KPU provinsi. Di mana istri menjadi tim seleksi di satu provinsi dan suami menjadi peserta calon anggota KPU di provinsi lainnya.

"Oleh sebab itu, sebagaimana ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka kami menyarankan KPU untuk melakukan perbaikan atas putusan yang telah ditetapkan tersebut," paparnya. Mantan komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menilai pembatasan yang dimaksud dalam pengumuman KPU Nomor: 47/PP.06-S/05/KPU/I/2018 huruf (h) baru berlaku jika berada di dalam satu lokasi atau daerah perekrutan yang sama.

Sedangkan yang terjadi yakni, Timsel KPU Propinsi Sulsel merupakan istri dari Anggota KPUD Banten terpilih, sehingga ia tidak menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh KPU pusat dalam perekrutan Timsel. (KJ/f)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Warga Kelurahan Lestari Desak Pemkab Asahan Normalisasi Parit PT BSP
17 TKI Diduga Ilegal Diamankan di Perairan Kuala Bagan Asahan
BPJS Kesehatan Cabang Sibolga Luncurkan Sistem Rujukan Online
Pelamaran CPNS Dipastikan Sesuai Aturan dan Tidak Ada Diskriminasi
Pahala Sitorus Minta Pemerintah Angkat Honorer K2 menjadi ASN P3K Tanpa Seleksi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU