Home  / 
Dinilai Terima Gratifikasi, Auditor BPK Rochmadi Saptogiri Dituntut 15 Tahun
Rabu, 14 Februari 2018 | 16:49:01
Jakarta (SIB) -Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri dituntut 15 tahun penjara ditambah denda 300 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti 200 juta rupiah. Tuntutan itu disampaikan karena dia dinilai terbukti menerima suap, gratifikasi, dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

"Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rochmadi Saptogiri dengan pidana penjara selama 15 tahun ditambah pidana denda 300 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK, Haerudin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/2).

Menurut jaksa Haerudin, Rochmadi terbukti menerima suap 240 juta rupiah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menerima gratifikasi senilai 600 juta rupiah dan 90 ribu dollar Amerika Serikat (AS) atau setara 1,725 miliar rupiah, tindak pidana pencucian uang aktif senilai 1,725 juta rupiah dan tindak pidana pencucian uang pasif senilai 700 juta rupiah.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan Pasal 12 huruf a UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 12 B UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001, Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 dan Pasal 5 UU No 8 tahun 2010.

"Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 200 juta rupiah dan bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun," tambah jaksa Haerudin.

TERIMA SUAP
Dalam dakwaan pertama, Rochmadi terbukti menerima suap Rp240 juta dari Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dengan perantaraan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo agar Kemendes PDTT mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Diketahui opini BPK atas Kemendes PDTT TA 2015 adalah Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sehingga Sugito menargetkan memperoleh WTP pada 2016. Uang suap berasal dari para Sesditjen, Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN. Sugito meminta adanya "atensi atau perhatian" dari seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE 1) kepada Tim Pemeriksa BPK berupa pemberian uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp200- 300 juta.

Setelah uang Rp 200 juta terkumpul maka Jarot pada 10 Mei 2017 membawa tas kain belanja berisi uang sejumlah Rp200 juta. Ia menemui Ali Sadli di ruang kerjanya lantai 4 kantor BPK. Ketua Sub Tim 1 Pemeriksa BPK Choirul Anam meletakkan di dekat tempat tidur ruang kerja Rochmadi.

Pemberian selanjutnya adalah pada 26 Mei 2017 Jarot mengantarkan sisa uang sebesar Rp40 juta ke kantor BPK menggunakan kendaraan motor ojek online. Jarot langsung masuk ke ruang kerja Ali Sadli di lantai 4 dan disimpan di dalam laci meja kerja.

Dalam dakwaan kedua Rochmadi terbukti menerima uang Rp600 juta ditambah 90 ribu dollar AS yang seluruhnya senilai Rp1,723 miliar yang digunakan untuk pembayaran 1 bidang tanah kavling seluas 329 meter persegi di Kebayoran Essence Blok KE No I-15 Bintaro Tangerang.

"Jumlah Rp600 juta dan 90 ribu dollar AS diperoleh dari pihak lain karena berhubungan dengan jabatan terdakwa yang bertentangan dengan kewajibannya dan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa tentang sumber perolehannya secara sah. Terdakwa juga tidak melaporkan ke KPK sampai batas waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima," ungkap jaksa KPK. (KJ/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jadi Korban, Romo Prier Maafkan Pelaku Penyerangan Gereja di Sleman
Sejak Dulu Warga Nias Dukung Figur Pelangi
Polisi Usut Pidana di Kasus Ambruknya Kepala Tiang Tol Becakayu
Belum Teken UU MD3, Jokowi Singgung Penurunan Kualitas Demokrasi
Soal Kekerasan ke Pemuka Agama, Jokowi: Polri Harus Tegas
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU