Home  / 
Bisa Jadi Objek Angket, KPK Ingatkan DPR Tak Boleh Campuri Kasus
Selasa, 13 Februari 2018 | 18:19:51
Jakarta (SIB) -KPK masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi Pasal 79 UU MD3 terkait Hak Angket DPR. Meski begitu, KPK mengingatkan DPR tidak bisa mencampuri penanganan kasus.

"Hasil pembahasan ini tentu akan sangat berpengaruh nantinya terkait bagaimana sikap KPK dan juga bagaimana relasi KPK dengan DPR, khususnya Pansus Hak Angket. Jadi itu tentu masih perlu kita pelajari lebih lanjut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/2).

Namun dari pertimbangan putusan itu, KPK menyoroti satu hal. Hakim, disebut Febri menyatakan wewenang pengawasan DPR tidak bisa masuk ke penanganan perkara oleh KPK.

"Namun, tadi ada satu hal penting yang sama-sama kita dengar dalam pertimbangan hakim, di mana hakim menegaskan bahwa kewenangan pengawasan DPR tidak bisa masuk pada proses yudisial yang dilakukan oleh KPK," ujar Febri.

Proses yudisial itu disebut Febri merupakan proses hukum yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK. Karena proses yudisial harus berjalan independen.

"Pengawasannya sudah dilakukan oleh lembaga peradilan. Mulai dari proses praperadilan pengawasan horizontal, sampai dengan pengawasan berlapis di Pengadilan Tipikor tingkat pertama, banding, dan tingkat kasasi," papar Febri.

Febri menyebut pertimbangan itu menjadi satu poin yang disoroti KPK. Dia lalu mengungkit soal asal mula diinisiasinya Pansus Hak Angket KPK yaitu ketika KPK menolak permintaan Komisi III DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

"Pada saat itu kami katakan tidak bisa membuka rekaman tersebut karena itu termasuk pada bagian proses yudisial di penyidikan e-KTP saat itu, dan juga proses penyidikan lain terkait pemberian keterangan palsu oleh Miryam S Haryani yang saat ini kita tahu sudah terbukti di Pengadilan Tipikor," ujar Febri lagi.

Sebelumnya, pimpinan KPK sempat mengungkapkan kekecewaannya soal putusan MK ini. Namun, KPK tetap menghormati putusan itu.

"Ini kan putusan yang tak bisa dibanding dan dikasasi. Ini putusan terakhir dan mengikat sebagai hukum di negeri ini, maka KPK menghormati putusan tersebut.
Tapi walaupun demikian, kami merasa agak kecewa dengan putusannya karena judicial review itu ditolak," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

MK memutuskan menolak permohonan gugatan pasal 79 UU 17/2014 yang berisi soal hak angket. Dalam putusan itu, MK menilai hak angket DPR bisa ditujukan kepada KPK karena KPK masuk dalam ranah eksekutif. (detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
AJI: Rapor Indonesia Masih Merah untuk Kebebasan Pers
BEM Nusantara Dukung Bawaslu Sumut Larang Paslon Kampanye Terselubung di Rumah Ibadah
Lawan Hoax! Laporkan Jika ASN Langgar 6 Hal ini di Medsos
Wapres AS Posting Pertemuan dengan Pengurus NU, Bahas Lawan ‘Jihad’
Pergeseran Pola Kelompok Radikal Sebabkan Wanita Aktif dalam Aksi Terorisme
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU