Home  / 
Tahun Politik, Pegang Teguh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika
Jumat, 12 Januari 2018 | 22:34:08
Siti Musdah Mulia
Jakarta (SIB) -Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah ditabuh di 171 wilayah, baik provinsi, kota, dan kabupaten. Suasana hangat pun langsung terasa.

Namun, di tengah eforia demokrasi tersebut, masyarakat diminta untuk lebih pintar dan dewasa dalam menyikapi pelaksanaan Pilkada serentak, terutama saat berlangsungnya masa kampanye. Pasalnya, pada masa kampanye itu diperkirakan akan banyak terjadi perang kampanye hitam berupa hoax dan narasi kekerasan, terutama di dunia maya, yang bisa memicu terjadinya kericuhan dan perpecahan di dalam masyarakat. Lebih bahaya lagi, bila hoax dan narasi kekerasan itu menggunakan simbol-simbol SARA.

Potensi pemanfaatan identitas primordial dan kultural dikhawatirkan dapat menimbulkan anarkisme sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Siti Musdah Mulia, mengajak seluruh komponen bangsa agar 2018 ini bisa diwujudkan sebagai tahun damai tanpa kebencian maupun kekerasan sehingga persatuan antarumat dapat terjaga dengan baik.

"Saya sependapat bahwa tahun 2018 dikatakan sebagai tahun politik. Untuk menjaga agar mewujudkan situasi selama Pilkada serentak ini tetap damai tentunya perlu ada persiapan bagi kita semua agar tidak timbul gejolak, apalagi timbul konflik dan peperangan antarumat," ujar Musdah di Jakarta, Kamis (11/1).

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh warga negara, seluruh elemen bangsa, baik itu para elit, penguasa, elite-elite partai politik harus sungguh-sungguh menyadari bahwa membangun bangsa Indonesia itu adalah suatu kerja keras yang sangat panjang.

"Kita membangun bangsa ini bukannya cuma dari sehari ke sehari, tetapi sudah 72 tahun lebih membangun Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus memikirkan jerih payah para founding fathers and mothers kita sejak mulai sebelum Proklamasi sampai sekarang bahwa ini adalah suatu usaha yang panjang dan usaha yang sangat mulia," ujar Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) ini.

Oleh karena itu, menurutnya, untuk mempertaruhkan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dirinya mengajak semua pihak untuk mencoba mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan ego, pribadi, maupun kepentingan partai dan juga kepentingan golongan. Karena mendahulukan kepentingan bangsa itu adalah sebagai kepentingan bersama untuk seluruh warga negara.

"Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan hoax, membuat fitnah atau membullying sesama. Karena buat saya hal itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bertentangan dengan nilai-nilai kebinekaan juga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan yang pasti semua itu bertentangan dengan esensi ajaran agama itu sendiri," ujar wanita kelahiran Bone ini

Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena Indonesia sendiri dari dulu sudah dikenal sebagai bangsa yang religius, sehingga kita dapat menunjukkan kepada dunia cara berpolitik yang baik dengan mengedepankan kesantunan, kebersamaan dan juga dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi seperti yang tertera di dalam Pancasila.

"Ada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan itu membingkai seluruh perilaku politik. Harus diingat bahwa dengan menyatakan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya kita berpolitik itu bukan seperti homo homoni lupus yakni setiap yang kuat menelan yang lemah, tidak seperti itu. Tetapi menggunakan nilai-nilai ketuhanan yang meyakini bahwa adanya Tuhan maka mengakui sebagai orang yang beragama," ujarnya.

Karena dengan memegang nilai-nilai Ketuhanan manusia sejatinya tidak berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan esensi agama, nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab. (SP/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
JK Ingatkan AMKI Soal Potensi Radikalisme di Masjid Kampus
Jokowi akan Tetap ke Afganistan Meski Baru Saja Ada Penyerangan
Periksa Dahnil, Polisi akan Klarifikasi "Mata Elang" di Kasus Novel
Jokowi Jadi Presiden Pertama yang Buka Kongres Mahasiswa Katolik
Tolak Keberatan Pengacara, Hakim Lanjutkan Sidang Jonru
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU