Home  / 
Amandemen RUU Perpajakan Mendesak
Rabu, 22 November 2017 | 16:23:48
Bandung (SIB) -Amandemen Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mendesak dilaksanakan. Sebab, perubahan tersebut sebagai salah satu persyarat mereformasi penerimaan negara yang dalam satu dekade terakhir selalu gagal mencapai target.

Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Tunjung Nugroho dalam materi tertulisnya yang disampaikan pada seminar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Bandung, Jawa Barat, Senin (20/11), mengatakan negara perlu mengembalikan fungsi pajak sesuai konstitusi dengan memperkuat lembaga perpajakan.

Pemerintah, jelasnya, telah memulai merevolusi perpajakan dengan isu utama yaitu transparansi yang dimulai dari tax amnesty lalu akses informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan dan terakhir dengan mereformasi sistem perpajakan dengan mengamandemen UU Ketentuan umum perpajakan (KUP).

Saat ini, RUU KUP telah dikirim Presiden kepada DPR yang salah satu isinya adalah melaksanakan pembentukan badan perpajakan di bawah presiden namun tetap berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. "Tugas kita semua tinggal bagaimana bersama-sama merealisasikan RUU KUP menjadi UU sesegera mungkin guna menuntaskan revolusi perpajakan di Indonesia," kata Tunjung.

Semua upaya tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat dalam ekonomi keuangan dan perpajakan sehingga diperoleh kepatuhan berkelanjutan.

PERAN KONSULTAN
Ketua Panitia seminar Perpajakan yang digelar IKPI, Yanuar Pamuji menambahkan bahwa program yang diikuti 956 ribu Wajib Pajak (WP) dengan deklarasi harta sebesar 4.866 triliun rupiah telah menghasilkan penerimaan negara sebesar 114 triliun rupiah.

"Walaupun uang tebusan yang diperoleh masih di bawah dari target yang diinginkan yakni 165 Triliun rupiah, namun banyak pihak menilai bahwa, capaian Indonesia merupakan capaian tax amnesty tertinggi di dunia, sehingga patut diapresiasi," katanya. Selanjutnya papar Yanuar, peran Konsultan Pajak, Akademisi dan tokoh masyarakat sangat penting meningkatkan kepatuhan perpajakan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara.

Konsultan pajak tambahnya punya peran memberikan edukasi dan guidance bagi wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajibannya dan mengetahui hak hak nya sebagai wajib pajak. "Jangan malah membiarkan kliennya terjerumus dalam ketidakpatuhan apalagi sampai menyentuh ranah pidana perpajakan," katanya. (KJ/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jalan Menuju Nagori Siatasan Butuh Perbaikan
Bupati Karo Bersama Forkopimda Gelar Off-Road di Uruk Ndoholi Tiga Binanga
Kejaksaan akan Panggil PS dan RS Tersangka Dugaan Korupsi di Dairi Tahun 2008
KPUD Langkat Minta Parpol Mendaftar Sebelum Waktu Penutupan
Pemkab Langkat Apresiasi Ranperda Inisitif DPRD Urgen dan Relevan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU