Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
MenPANRB: Pelayanan Publik Berbasis IT Harus Jadi Ciri Khas RI
Selasa, 14 November 2017 | 19:37:43
Jakarta (SIB) -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mendorong pelayanan publik berbasis teknologi.
Pelayanan berbasis teknologi di kementerian dan lembaga harus menjadi ciri khas Indonesia.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan pelayanan publik berbasis teknologi ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Sekarang pengguna internet dari tahun ke tahun terus meningkat.

"Berdasarkan survei terakhir, tahun 2014 terdapat 88 juta pengguna internet, kemudian 2015 meningkat 19,43 juta pengguna internet, terakhir 2016 lebih dari 100 juta pengguna internet. Ini berarti bahwa pelayanan publik berbasis elektronik sudah harus menjadi ciri khas Indonesia," jelas Asman, Senin (13/11).

Hal itu diungkapkan Asman saat menghadiri peluncuran sistem pelayanan BPKB terintegrasi di Markas Polda Metro Jaya. Acara ini dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakapolri Komjen Syafruddin, Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno, dan sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya.

Asman mencontohkan pelayanan publik di Bandara Internasional Changi, Singapura. Dari proses check-in hingga laporan di imigrasi dilakukan dengan berbasis teknologi.

"Tadi saya baru lapor ke Menhub, kemarin saya melihat Terminal 4 Singapura sudah tidak ada lagi counter check-in, bahkan calon penumpang langsung berhadapan dengan mesin, kemudian keluar boarding pass dipencet sendiri, kemudian harus memasukkan luggage sendiri, artinya teknologi sudah menjadi dominasi pelayanan publik," papar Asman.

Asman mengapresiasi Polda Metro Jaya yang melakukan terobosan dalam pelayanan e-BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor). Menurutnya, terobosan dalam pelayanan publik harus ditingkatkan di semua kementerian dan lembaga.

"KemenPAN-RB sekarang mendorong pelayanan publik yang digabung dalam satu gedung, kemarin kita namakan yaitu mal pelayanan publik. Kalau kita pergi ke mal, semua urusan selesai di situ. Kemarin DKI Jakarta di Kuningan, Wakil Gubernur Pak Sandi sudah memulainya, itu integrasi publik yang kita anggap terlengkap di Indonesia, semua urusan ada di situ bukan hanya pelayanan publik DKI Jakarta," sambungnya.

Politikus PAN ini mengatakan ada 360 pelayanan perizinan yang bisa diurus di mal pelayanan publik tersebut. Tidak hanya menyangkut perizinan di provinsi, tapi juga pelayanan di kementerian/lembaga dan Polri.

"Mau memperpanjang SIM kita langsung datang ke mal pelayanan publik. Mau urusan pajak kendaraan datang ke mal pelayanan publik, mau urusan sertifikat lahan datang ke mal pelayanan publik, bahkan mau ngurus surat nikah pun bisa datang ke mal pelayanan publik. Jadi mal pelayanan publik ini akan jadi ciri khas bangsa Indonesia ke depan," sambungnya. (detikcom/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepala LAN RI Dr Adi Suryanto MSi : PP No 11/2017, Membawa Transformasi Baru Terhadap Tata Kelola ASN
Lemhannas Minta Pemerintah Perluas Kewenangan UKP Pancasila
Benny Pasaribu: Untuk Memenuhi KEJ, Wartawan Indonesia Perlu Memahami Norma Keagamaan
Gubsu Ajak Semua Elemen Dukung Pelestarian Hutan Tropis
Dalang Pembunuh Massal Top AS Charles Manson Meninggal
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU