Hotel Tapian Nauli
Home  / 
BPKH akan Usul dan Maksimalkan Dana Haji Tiap Tahun
Kamis, 20 April 2017 | 15:10:33
Jakarta (SIB)- Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan perihal tugas dan kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat rapat dengan DPR. Apa saja?

"Pertama, menentukan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) setiap tahun. Itu diusulkan mereka (BPKH). Kedua mengoptimalkan, memaksimalkan dana haji sehingga nilai kemanfaatannya lebih besar," ujar Lukman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4).

Lukman juga menjelaskan soal kapan BPKH mulai berfungsi. BPKH akan bertugas setelah diputuskan Presiden Joko Widodo.

"Mulainya ya sesegera Keppres diterbitkan lalu konsolidasi. Dalam bayangan saya 6 bulan normalnya (konsolidasi)," ucapnya.

Anggota DPR juga bertanya perihal lembaga mana yang mengawasi BPKH. Apakah Kementerian Agama atau DPR?
"Berikutnya pertanyaan DPR ikut mengawasi supaya mereka over kewenangan. UU 34 pasal 52 ayat 5 tegas mengatakan BPKH wajib menyampaikan laporan setiap 6 bulan ke DPR," tandasnya.

GAJI BPKH
Dalam rapat kerja tersebut Komisi VIII DPR mencecar Menag Lukman Hakim Saifuddin dengan berbagai pertanyaan. Salah satunya soal besaran gaji pegawai BPKH.

"Berapa gaji badan pengelola dan dewan pengawas? Ini serius," ujar Wakil Ketua Komisi VIII, Noor Ahmad.

Menag pun menjawab pertanyaan Noor. Dengan detil, dia berkata yang menentukan besaran gaji BPKH adalah DPR.

"Soal gaji, yang menentukan ya DPR. Anggaran ada di DPR. UU mengatakan bahwa seluruh biaya operasional diajukan ke BPKH ke menteri untuk mendapat persetujuan dari DPR," sebut Lukman.

"Kalau kaitannya dengan gaji, dalam hal ini BPKH, dia mengajukan besarannya ke Kemenpan, berdasarkan tanggung jawab. Kemenpan ajukan ke Kemenkeu lalu nanti BPKH punya rancangan, itulah yang nanti diajukan ke Kemenag. Harus persetujuan dari DPR. Itu berpulang ke DPR," sambungnya.
Tak puas dengan jawaban Lukman, Noor bertanya lagi. Lukman pun kembali menjawab Noor.

"Kemenag harus menahan diri untuk intervensi. Kami hargai BPKH. Kami tak akan, kecuali kalau diminta mereka, pandangan atau pendapat (soal gaji) kami berikan. Jangan ada kesan kita men-drive," tandas Lukman. (detikcom/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Patung Yesus di Papua Habiskan Rp500 M, Diklaim Termegah di Dunia
PDI-P Jaring Balon Gubsu dan 8 Bupati/Wali Kota Ikuti Pilkada Serentak 2018 di Sumut
Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Sabtu 27 Mei 2017
Polri Ingin CCTV di Setiap Kota Terkoneksi dengan Polres
Kongres Ulama Perempuan di Cirebon Dihadiri Utusan 15 Negara
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU