Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Kampanye ABM-Enny di Mamuju Dihadiri Belasan Ribu Warga
* Pengacara: Berkas Cagub Petahana Gorontalo Tidak Bisa Digugat
Rabu, 11 Januari 2017 | 22:33:19
SIB/Ant Aco Ahmad
Kampanye akbar pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ali Baal Masdar- Enny Anggraeni Anwar (ABM-Enny) di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, Senin (9/ 1).
Mamuju (SIB) -Kampanye akbar pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar (ABM-Enny) yang dipusatkan di anjungan pantai Manakarra, Mamuju dihadiri belasan ribu warga.

"Berdasarkan data dari tim bahwa massa pada kampanye ABM-Enny di Mamuju mencapai angka diatas 15 ribu. Tak heran jika kawasan areal kampanye tertutup oleh puluhan ribu manusia," kata mantan gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh yang kali ini ikut mengkampanyekan pasangan nomor urut tiga ini di Mamuju, Senin (9/1). Menurutnya, tak kurang dari 15 ribu warga yang datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mamuju hadiri kampanye terbuka ini. Termasuk beberapa tim relawan dari berbagai kabupaten lainnya di Sulbar.

"Kita bisa melihat jumlah massa yang "menyemut" memadati areal kampanye. Jumlah massa tak hanya meluber ke jalan, tetapi ke areal depan masjid hingga lorong juga bertebaran di sepanjang jalan pantai ini," terangnya. Di panggung kehormatan, Helmi Yahya yang dikenal selaku presenter kondang Indonesia jauh-jauh datang dari ibukota Jakarta untuk tampil sebagai MC acara kampanye terbuka ini.

Dalam kesempatan ini, mantan gubernur Sulbar mengakui pesta demokrasi kali ini akan mampu dimenangkan pasangan ABM-Enny. "Jika kondisi massa begini banyak, maka hanya satu kesimpulan yakni menang. Yakinlah kita pemenang di pilkada ini," ucap Anwar dengan optimis.

Tidak Bisa Digugat
Pengacara dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub/Cawagub) Gorontalo Rusli Habibie-Idris Rahim, Meyke Camaru, menjelaskan bahwa berkas pendaftaran kliennya sebagai peserta Pilkada Gorontalo 2017, tidak bisa digugat.

Menurutnya, dalam hal penyelesaian penanganan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu utamanya laporan syarat calon, upaya hukumnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Mahkamah Agung (MA). "Tidak menggunakan istilah somasi dalam penyelesaian permasalahan keberatan atas apa yang sudah menjadi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Meyke, Selasa (10/1).

Ia menambahkan, terhadap keputusan KPU nomor: 14/ Kpts/ KPU-Prop.027/ 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta Pilkada Gorontalo 2017 tanggal 24 Oktober 2016, dapat diajukan permohonan sengketa di Bawaslu provinsi, paling lama tiga hari sejak keputusan itu dikeluarkan.

Dalam hal pemenuhan syarat calon Gubernur, KPU Provinsi Gorontalo telah menerima berkas pendaftaran semua bakal calon sesuai jadwal tahapan yaitu tanggal 19 September-25 September 2016.

"Klien kami atau cagub Rusli Habibie sudah menyertakan semua dokumen persyaratan calon kepala daerah termasuk syarat yang ditentukan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan pasal 42 ayat (1) huruf (i) angka (3)," ujarnya.

Atas semua dokumen syarat calon yang disampaikan tersebut, lanjut Meyke, KPU Provinsi Gorontalo telah melakukan verifikasi dan menyatakan Rusli Habibie memenuhi syarat sebagai calon Gubernur Gorontalo untuk Pilkada 2017, dan itu pasti sudah dievaluasi Bawaslu.

Terkait dengan syarat calon sebagaimana ketentuan dalam PKPU No. 9 Tahun 2016 pasal 4 bahwa Rusli Habibie selaku calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sudah menyerahkan surat dari pemimpin redaksi media lokal, petikan putusan pengadilan dan surat keterangan dari Kejaksaan Tinggi. "Dalam hal perbedaan penyertaan petikan atau salinan putusan, sampai saat ini salinan putusan yang dimaksud masih berada di MA," jelasnya.

Untuk salinan putusan yang dipersoalkan pasangan calon lain, sebenarnya Rusli Habibie melalui kuasa hukum sudah melayangkan surat untuk meminta salinan putusanya ke Pengadilan Negeri Gorontalo, tertanggal 19 September 2016, namun balasan dari pengadilan saat itu bahwa putusan MA atas perkara Rusli Habibie belum diterima pihaknya.

"Jika sampai hari ini belum keluar, silahkan KPU dan Bawaslu melakukan verifikasi ke MA," tegasnya.

SINYALIR TIDAK NETRAL
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mensinyalir Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa wilayah pinggiran tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017.

Ketua Panwaslu Kulon Progo Tamyus Rochman di Kulon Progo, mengatakan, ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan dinas atau perangkat desa dihadiri pasangan calon.

Menurut dia, sudah dimintakan klarifikasi terkait hal itu. Ia berharap ASN di Kulon Progo berhati-hati karena di acara yang diselenggarakan dinas, ternyata diisi kampanye oleh pasangan calon atau tim sukses (timses) menyisipkan pesan.

Selain itu, pasangan calon diundang oleh dinas tertentu untuk menjadi pembicara atau sebatas menjadi tamu undangan. Pelanggaran tertinggi terjadi di dusun-dusun, khususnya di daerah pinggiran, karena mereka tidak mengerti atau tidak mengetahui bahwa kegiatan yang diselenggarakan dapat dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.

"Mobilisasi-mobilisasi ASN memang belum kami temukan, tapi penggunaan anggaran baik desa, APBD, mengundang pasangan calon. Untuk kegiatan yang diduga ada ketidaknetralan ASN memang masih dalam kajian," katanya.

MAMPU LEBIH BAIK
Sementara itu, calon Bupati Landak, dr Karolin Margret Natasa memastikan dirinya mampu untuk memimpin Landak, Kalimantan Barat, dan memberikan perubahan pada lima tahun kepemimpinannya nanti.

"Saya bisa buktikan, saya bisa bekerja. Delapan tahun menjadi anggota DPR RI, saya belajar pemerintahan dengan teman-teman di pemerintah pusat, dan dengan orang tua saya sendiri juga belajar pemerintahan dan politik, saya keliling Indonesia untuk melihat bagaimana orang membangun daerah, sehingga bisa menjadi acuan untuk membangun Landak ke depan," kata Karolin di Landak.

Karolin menambahkan, lain halnya jika seorang anak pejabat tidak bisa apa-apa, atau tidak ada minat terjun ke dunia politik dan pemerintahan, sementara dirinya sudah bertekad, melepaskan status pegawai negeri sipil dan terjun ke politik agar bisa melayani masyarakat.

"Waktu awal saya terjun ke Politik dan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, saya berjuang sendiri dari awal. Selama saya menjadi anggota DPR, saya juga sudah bekerja untuk masyarakat Kalbar, sehingga saya siap kembali bekerja untuk masyarakat Landak," tuturnya. (Ant/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Artis Rohani Medan Lintasorganisasi untuk MemuliakanNya
Mengaku Kelelahan tapi Usai Diperiksa Saipul Jamil Dangdutan di Lobi KPK
Psy Kirim Lagu Ucapan Selamat Pernikahan Rain - Kim Tae Hee
Raih Penghargaan Kemanusiaan, Shakira Sedih sebab 250 Juta Anak di Dunia Menderita
Ibu Kandung Anak Adopsi Angelina Jolie - Brad Pitt Memelas Minta Dipertemukan dengan Anaknya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU