Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Mengurai "Benang Kusut" Mutasi Pendeta HKBP
* Oleh Pdt Daniel T.A. Harahap MTh
Minggu, 10 April 2016 | 16:41:52
HKBP kembali menjadi berita di media cetak, elektronik, online dan apalagi media sosial. Sayangnya bukan berita bagus, melainkan berita kekisruhan soal mutasi pendeta. Singkatnya: Pdt Kana Silitonga menolak dipindahkan oleh Ephorus HKBP dari HKBP Sumber Sari untuk digantikan Pdt Kepas Purba.
Akibatnya Parhalado dan Jemaat terbelah dua, pro dan kontra, dan mengakibatkan Polisi menurunkan 200 orang personelnya (!).

Tulisan ini tidak bermaksud membahas secara khusus kasus mutasi pendeta HKBP Sumber Sari yang menghebohkan itu,  melainkan hendak memaparkan masalah mutasi pendeta HKBP secara umum yang sudah seperti "benang kusut" sebab itu perlu diurai dengan hati dan pikiran jernih dan tenang.

MENGENALI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMASLAHAN  MUTASI
Berbeda dengan gereja-gereja Kharismatik atau Pentakosta juga Presbiterial seperti GKI, pendeta di HKBP tidak seumur hidup melainkan bersifat periodik di suatu Jemaat lokal. Aturan HKBP mengatakan periode seorang pendeta di suatu Jemaat lokal atau Huria itu 4-6 tahun. Itu artinya seorang pendeta tentu siap tak siap harus pindah jika waktunya sudah tiba atau bahkan sebelum waktunya. Sebab Aturan mengatakan Pendeta bisa saja dipindah sebelum 6 tahun entah dengan alasan promosi atau depromosi atau karena suatu masalah (belum tentu salah si pendeta). Apalagi ada janji yang diikrarkan oleh pendeta saat menerima tahbisan: tunduk kepada Pimpinan dan siap ditempatkan kemana saja. Namun bagaimana pun Pendeta tetap seorang manusia, yang memiliki perasaan, kebutuhan, harapan dan kepentingan pribadi juga. Sebab itu adalah baik jika Pimpinan, Pendeta maupun Jemaat mengenali problematika mutasi pendeta HKBP ini dan serius mencari solusinya.

Pertama, kesenjangan sosial ekonomi. Kenyataan menunjukkan ada kesenjangan sosial ekonomi antara pulau Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, jemaat besar dan kecil. Seorang pendeta yang ditempatkan di pulau Jawa, di kota besar, dan di jemaat besar kemungkinan besar memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan temannya yang melayani di Sumatera, di desa, dan jemaat kecil. Kesenjangan ini kadang sangat mencolok. Sebab itu kadang atau selalu terjadi penolakan mutasi berhubungan dengan masalah kesenjangan ini. Seorang Pendeta yang ditempatkan di Jakarta kadang atau selalu merasa enggan atau bahkan menolak terang-terangan jika dipindahkan tiba-tiba ke  Samosir atau Dairi misalnya dengan alasan (tentu saja tidak disebutkan eksplisit oleh yang bersangkutan) pendapatannya bakal berkurang drastis dan signifikan. Disamping pendapatan, yang bersangkutan takut kehilangan segala kemudahan dan kesenangan, termasuk fasilitas pendidikan dan hiburan anak-anak, yang didapatkannya di kota besar seperti Jakarta.
Kedua, belum adanya sistem mutasi yang terencana dan terukur. Salah satu PR (Pekerjaan Rumah) yang masih harus dikerjakan HKBP adalah menyusun sistem mutasi pendetanya. Lebih jauh: menyusun sistem perencanaan ketenagaan mulai dari seleksi penerimaan, perencanaan karir pelayanan, pembinaan dan remunerasi. Ada tuduhan atau kecurigaan banyak pihak bahwa mutasi dilakukan lebih berdasarkan like or dislike, perkoncoan atau nepotisme, kedekatan kepada pribadi Pimpinan, pesanan tokoh Jemaat, atau yang lebih parah sebagai BJ (Balas Jasa) atau BD (Balas Dendam) paska Sinode Godang. Mungkin saja tuduhan atau kecurigaan itu tidak benar. Namun berhubung tidak adanya sistem mutasi yang terencana dan terukur , apalagi belum adanya Peta Gereja HKBP, maka tuduhan dan kecurigaan itu menjadi semakin subur. Dan bagi sebagian Pendeta itu dijadikan dalih untuk menolak SK mutasi jika dianggapnya merugikan.

Ketiga, rendahnya komitmen dan disiplin Pendeta. Seyogianya setiap Pendeta harus taat kepada Pimpinan. Lebih jauh, seharusnya setiap Pendeta menerima SK mutasi sebagai tugas suruhan dari Tuhan, sebab itu dia harus percaya bahwa Tuhan akan menyertainya kemana pun dia ditempatkan dan mencukupkan semua yang diperlukannya. Dan ada banyak Pendeta HKBP yang masih berpegang teguh kepada komitmen itu dan menerima dengan iman SK mutasinya walaupun merasa diperlakukan tidak adil oleh Pimpinan.  Namun kenyataan ada semakin banyak jumlah Pendeta yang tidak kommit dan tidak disiplin melaksanakan SK mutasinya. Sebagian mencari alasan untuk melanjutkan sekolah ketika dipindahkan ke desa atau kota kecil. Sebagian membangkang dan menggunakan berbagai trik untuk melawan SK Pimpinan. Dan sebagian lagi bergerilya melobi Kantor Pusat untuk mengubah SK mutasinya.

Keempat, kurangnya soliditas Parhalado dan Jemaat melaksanakan SK. Sebenarnya jika Parhalado dan Jemaat kompak untuk mengamankan SK mutasi yang dikeluarkan Pimpinan maka tidak mungkin terjadi masalah seperti di Sumber Sari atau di banyak tempat lain. Namun masalahnya Parhalado sangat mudah dipecah oleh Pendeta yang ingin menolak SK. Dan suka atau tak suka, sejelek-jelek dan sebodoh-bodohnya seorang Pendeta selalu ada beberapa orang Sintua dan Anggota Jemaat yang mau memasang badan membelanya menolak SK mutasi dengan risiko apa pun (termasuk perpecahan gereja). Pernah ada ide untuk memasukkan dalam Aturan agar Bendahara Huria dilarang memberikan gaji atau balanjo seorang Pendeta yang menolak SK, untuk memaksa seorang Pendeta agar tidak coba-coba menolak SK. Namun ide ini entah kenapa tidak mengemuka sehingga tidak jadi masuk dalam Aturan HKBP yang telah diamandemen.

Kelima, belum rampungnya sistem database Pelayan dan sistem database Jemaat. Usaha-usaha membangun sistem database Pelayan HKBP sudah dilakukan harus diakui belum rampung. Padahal bila database Pelayan ini rampung dan valid maka mutasi bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan Jemaat dan juga sesuai dengan kemampuan dan keadaan Pelayan. Seorang Pendeta yang anak-anaknya sudah SMA tidak perlu ditempatkan di suatu Jemaat desa dimana SMA belum ada. Atau seorang Pendeta yang baru setahun melayani tidak dimutasi hanya karena alasan ketidaktahuan sudah berapa lama yang bersangkutan melayani di tempat tersebut.

Kelima faktor ini saling menjalin dan saling mempengaruhi membuat permasalahan mutasi Pendeta ini semakin pelik dan sulit. Pertanyaan sekarang darimana HKBP harus memulai mengatasi masalah yang sudah sangat pelik dan sulit ini?
Penulis menganjurkan tiga langkah strategis:

Pertama, memperbaiki sistem kesejahteraan pendeta. Inilah titik awal atau starting point bagi organisasi HKBP menyelesaikan masalah mutasi pendetanya. Dengan singkat: HKBP harus mampu meyakinkan semua pelayannya terutama Pendetanya bahwa dimana pun yang bersangkutan ditempatkan dia akan sejahtera. Dan Kantor Pusat akan menjamin kesejahterannya. Itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain: menetapkan sejumlah (30 atau 40) Resort yang sangat strategis untuk dilayani Pendeta namun minus secara finansial. Resort-resort ini gaji atau balanjo Pendetanya sepenuhnya ditanggung oleh Kantor Pusat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi seorang Pendeta menolak ditempatkan di Jemaat yang minus secara keuangan, sebab seluruh biaya kehidupannya akan ditanggung Kantor Pusat. Satu lagi misalnya menaikkan secara signifikan santunan perumahan hari tua bagi Pendeta. Sehingga seorang Pendeta tidak perlu lagi tergoda memilih-milih tempat pelayanan agar dapat menabung membangun rumah miliknya.
Kedua, melakukan pembinaan Pendeta secara teratur dan berkelanjutan. Bagaimana pun baiknya suatu sistem tetaplah juga pada akhirnya tergantung manusianya. Sebab itu sejak dari bangku kuliah di STT dan masa magang atau praktek seorang calon pendeta sudah harus dididik bahwa kependetaan adalah panggilan Tuhan dan bukan profesi semata, apalagi sekadar untuk mencari nafkah. Sesudah menerima tahbisan para Pendeta pun harus senantiasa diingatkan bahwa kependetaannya adalah panggilan (calling, invokasi) dari Tuhan. Pendeta tidak boleh berorientasi kepada uang atau materi atau menjadi hamba uang (impolan di perak). Selanjutnya Pendeta harus dibina sungguh-sungguh agar mampu dan trampil melaksanakan tugas kependetaannya terutama berkotbah, menggembalakan, memimpin rapat dan mengambil keputusan, serta mengarahkan program pelayanan. Selanjutnya tak kalah penting Pendeta juga harus dibina berperilaku dan berkomunikasi yang baik,  hidup jujur dan sederhana. Pembinaan Pendeta yang teratur dan berkelanjutan ini tidak bisa hanya dilakukan sebagai suatu formalitas atau seremonial, melainkan benar-benar dihidupi dan dipraktekkan dalam ber-HKBP. Sebagaimana diterakan dalam Aturan ini adalah tugas utama Ephorus dan para Praeses. Dan semua kita tahu pembinaan yang paling efisien dan efektif adalah melalui keteladanan.

Ketiga, membangun sistem ketenagaan yang benar-benar moderen dan kristiani. Jumlah pendeta HKBP saat ini kurang-lebih 1800 orang. Total jumlah pelayan penuh waktu HKBP termasuk Guru Jemaat, Bibelvrouw dan Diakones 2500 orang. Untuk mengelola tenaga pelayan sebesar ini tidak bisa lagi dilakukan dengan seadanya apalagi asal-asalan. HKBP harus mau belajar dan meminta bantuan para ahli sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola ketenagaannya untuk mengurangi konflik dan sebaliknya meningkatkan hasil pelayanan. Mulai dari sistem persemaian atau pendidikan, seleksi penerimaan, pola penempatan, jenjang karir pelayanan, pembinaan kejuruan dan pembinaan berkelanjutan, sistem kesejahteraan atau remunerasi termasuk pensiun dan perumahannya. Hal ini sudah diatur dalam Aturan Paraturan HKBP setelah amandemen kedua. HKBP harus membentuk semacam Badan HRD yang diberi nama Komisi Pengembangan Sumber Daya Pelayan (KPSDP) yang ketua dan anggotanya dipilih Majelis Pekerja Sinode, bekerja sesuai Pedoman Personalia, dan selalu meminta pertimbangan Praeses atau atasan yang bersangkutan.

Pada akhirnya penulis hendak mengatakan bahwa sudah waktunya HKBP harus berubah dan menjadi baru. Negara kita saja sudah semakin baik pengelolaannya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, apalagi gereja. Apa kata dunia dan apa kata Tuhan Yesus jika HKBP masih dikelola dengan cara-cara lama? Tanpa perubahan yang benar-benar signifikan atau fundamental, percayalah cepat atau lambat kita akan mendengar lagi berita ada Gereja HKBP rusuh atau Jemaat konflik karena Pendeta menolak SK. Semoga tidak. (Penulis adalah Pendeta senior HKBP, sekarang menjabat Kepala Balitbang HKBP dan Sekretaris Komisi Aturan dohot Paraturan HKBP) (h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
KOMENTAR PEMBACA:
Terdapat 1 komentar untuk artikel ini.
syalom amang pandita aq mau tanya sma2 amang pandita , soal y aq mau mengumpul uang demi amsuk sekolah pandita saya kurang ekonomi amang pandita saya dari: HINSA JANUARTONO SITORUS " saya tinggal sei mati belawan y amang pandita



Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU